Boltim, PilarAktual.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Boltim, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Boltim tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda paripurna difokuskan pada penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Selain itu, rapat juga menjadi momentum untuk mendengarkan penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 beserta Nota Keuangannya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua DPRD Kevin Sumendap dan Medy Lensun.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama unsur legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mencerminkan pentingnya agenda kenegaraan tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Bupati Oskar Manoppo menilai pidato kenegaraan Presiden memiliki arti penting bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, penyampaian arah kebijakan pemerintah pusat dapat menjadi salah satu rujukan dalam melihat prioritas pembangunan nasional yang perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah.
“Pidato Kenegaraan Presiden penting bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Oskar.
Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Oskar, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Penyelarasan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas program sekaligus memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah sejalan dengan prioritas nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” katanya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Boltim, momentum penyampaian pidato kenegaraan juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai agenda pembangunan yang telah dan akan dijalankan.
Arah kebijakan nasional, termasuk pembahasan APBN 2027, menjadi bagian penting yang perlu dicermati pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program sesuai kewenangan serta kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Boltim, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan itu menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boltim.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun tidak hanya menjadi peringatan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam melanjutkan pembangunan.
Pemkab Boltim menegaskan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan memahami arah pembangunan nasional dan menyesuaikannya dengan kondisi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekaligus meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur.
