Boltim, PilarAktual.com – Aula Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sore ini menghadirkan momen penting dalam perjalanan regulasi daerah.
Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif resmi disampaikan oleh DPRD Boltim, yang menandai langkah baru dalam memperkuat fondasi hukum pembangunan daerah.
Bupati Oskar Manoppo hadir langsung bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dan Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima.
Kehadiran mereka menegaskan dukungan penuh eksekutif terhadap langkah legislatif yang berani mengambil inisiatif demi kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua Kevin Sumendap dan Medy Lensun. Hadir pula anggota dewan, para asisten Setda, pimpinan OPD, camat, hingga jajaran kepala bagian.
Dua Ranperda yang disampaikan yakni:
Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Ranperda pertama diharapkan memperkuat mekanisme pembentukan regulasi daerah agar lebih terarah dan terukur.
Sementara Ranperda kedua menjadi perhatian khusus karena menyangkut hak-hak penyandang disabilitas yang kerap terabaikan.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Boltim.
Menurutnya, inisiatif legislatif merupakan wujud nyata kerja sama strategis untuk pembangunan daerah.
“Tentunya saya selaku Bupati, bersama Wakil Bupati serta segenap jajaran pemerintah daerah, berbangga karena pihak legislatif telah selangkah lebih maju dalam penyusunan regulasi daerah untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Boltim untuk mendukung penuh proses legislasi ini.
“Kami berharap peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tepat waktu, dan tepat guna demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” tegasnya.
Rapat paripurna ini tidak hanya sekadar membahas dua Ranperda, tetapi juga menunjukkan wajah baru sinergi antara eksekutif dan legislatif.
DPRD berani melahirkan inisiatif penting, sementara Pemkab siap memberikan dukungan penuh.
Kolaborasi ini menegaskan bahwa pembangunan Boltim tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga keberpihakan terhadap masyarakat rentan.
Ranperda perlindungan disabilitas menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah peduli pada prinsip keadilan dan kesetaraan.
Momentum tersebut memperlihatkan Boltim sebagai kabupaten muda yang progresif, berorientasi masa depan, dan berani menorehkan regulasi berkelas untuk menjawab kebutuhan zaman.
Dengan langkah ini, Boltim diharapkan semakin kokoh menuju tata kelola pemerintahan yang modern, humanis, dan akuntabel.
