BoltimPemerintahanPeristiwa

BPN Sulut Validasi 44,65 Hektare Lahan Proyek Panas Bumi di Boltim

357
×

BPN Sulut Validasi 44,65 Hektare Lahan Proyek Panas Bumi di Boltim

Sebarkan artikel ini
BPN Sulut Validasi 44,65 Hektare Lahan Proyek Panas Bumi Boltim

Boltim, PilarAktual.com – Persiapan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) eksplorasi panas bumi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, memasuki tahapan validasi lapangan.

Tim gabungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian Boltim turun langsung memeriksa kondisi lahan serta tanaman milik warga di Kecamatan Mooat.

Validasi yang berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (20-21/11/2026), tersebut menyasar empat desa, yakni Bongkudai Baru, Bongkudai Utara, Guaan, dan Mokitompia.

Kawasan yang diproyeksikan untuk kegiatan eksplorasi oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) itu memiliki luas sekitar 446.585 meter persegi atau 44,65 hektare.

Pemeriksaan difokuskan pada inventarisasi tanaman tumbuh, tanaman pra-tumbuh, serta pencocokan data luasan lahan dengan kondisi fisik di lapangan.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan data objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Boltim, Jaka Manangin, SP, bersama Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), S F Pratiwi, STP, memimpin pelaksanaan kegiatan bersama Tim Pelaksana Validasi dan Satgas B BPN Sulawesi Utara.

Baca Juga :  Bupati Batu Bara Terpilih Pimpin LASQI Sumut, Buka Muswil I di Sei Suka

Jaka menegaskan, pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi aktual lahan, termasuk keberadaan tanaman yang memiliki nilai ekonomis.

” Kegiatan verifikasi ini sangat vital untuk memastikan kesesuaian fisik dan administratif di lapangan. Kami harus menginventarisasi setiap jengkal tanaman tumbuh dan pra-tumbuh milik warga secara objektif, agar seluruh proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini berjalan tanpa hambatan dan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat,” ungkap Jaka Manangin di sela-sela peninjauan.

Validasi Lahan di Empat Desa Kecamatan Mooat

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan penyisiran terhadap area perkebunan dan pertanian, sekaligus memeriksa batas-batas administrasi desa.

Proses tersebut didukung teknologi pemetaan spasial dan Global Positioning System (GPS) untuk menentukan posisi objek serta mencocokkan hasil pengukuran dengan peta kerja BPN.

Data hasil pemeriksaan kemudian dicocokkan melalui proses pemetaan atau overlay.

Langkah ini diperlukan agar informasi mengenai luasan lahan, lokasi, dan tanaman yang berada di atasnya dapat terdokumentasi secara lebih akurat.

Baca Juga :  Perluas Akses Kesehatan, Bupati Oskar Manoppo Resmikan Layanan Operasi Mata di RSUD Boltim

Secara geografis, kawasan yang menjadi sasaran kegiatan berada di wilayah perbukitan dan dataran tinggi Kecamatan Mooat, dengan ketinggian sekitar 1.080 hingga 1.130 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Karakteristik wilayah tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi dan pemetaan objek lahan.

Data Tanaman dan Lahan Jadi Perhatian

Inventarisasi tanaman tumbuh dan pra-tumbuh menjadi bagian penting dalam proses validasi.

Pendataan ini berkaitan dengan identifikasi kondisi aktual lahan sekaligus keberadaan tanaman milik masyarakat yang berpotensi terdampak pengadaan tanah.

Melalui pencocokan data fisik dan administrasi, tim gabungan berupaya mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian informasi maupun potensi sengketa pada tahapan berikutnya.

Selain itu, dokumentasi objek lahan dan tanaman diharapkan menjadi dasar pendukung bagi proses pengadaan tanah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01/SK/PPT-PGE.KK/XI/2026 dan Nomor 157/SK-71.AT.02.02/XI/2026.

Kedua keputusan tersebut berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bagi proyek eksplorasi panas bumi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Baca Juga :  Pimpin Apel Operasi Zebra Toba 2026, Bupati Batu Bara Ingatkan Bahaya Pelanggaran Lalu Lintas

Pengadaan Tanah dan Kepentingan Masyarakat

Keterlibatan Dinas Pertanian Boltim bersama Satgas B BPN Sulawesi Utara menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam tahapan persiapan pengadaan tanah.

Validasi tidak hanya berorientasi pada pencocokan luasan kawasan, tetapi juga memastikan keberadaan tanaman milik masyarakat teridentifikasi berdasarkan kondisi sebenarnya.

Dengan demikian, hasil inventarisasi diharapkan dapat mendukung proses pengadaan tanah yang lebih tertib, transparan, dan memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak.

Proyek eksplorasi panas bumi yang diproyeksikan berlangsung di Kecamatan Mooat tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan potensi energi panas bumi di Sulawesi Utara.

Pelaksanaan validasi selama dua hari itu dilaporkan berlangsung aman dan kondusif.

Selanjutnya, hasil pendataan lapangan menjadi bagian penting untuk mendukung tahapan pengadaan tanah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ikuti Saluran PilarAktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow