BATU BARA, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai dasar pembangunan yang tepat sasaran. Komitmen itu ditegaskan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan bertema “Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara” ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas RI Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tirta Sutedjo, ST, MWRM., dan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.D.
Bupati Baharuddin menyebut SDI menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan akuntabel sangat dibutuhkan agar kebijakan tidak melenceng dari kondisi riil di lapangan.
“Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Bupati.
Untuk itu, Bupati mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kompak dan berperan aktif. Setiap OPD diminta menyediakan, memperbarui, serta memastikan validitas data sesuai tugas dan kewenangannya.
“Pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu kita memetakan persoalan masyarakat lebih tepat. Dengan begitu, program pembangunan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pemaparannya juga menekankan pentingnya ketersediaan data objektif dan berkualitas. Akses terhadap data yang akurat disebutnya krusial untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien.
Bappenas RI menjelaskan, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan kesamaan standar dan kebenaran data. Data tersebut menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup data SDI mencakup sektor strategis seperti kependudukan, kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi, dan lingkungan.
Turut hadir Pj. Sekda Batu Bara, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, para camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber terkait strategi penguatan SDI di Kabupaten Batu Bara.
Melalui penguatan SDI, Pemkab Batu Bara menargetkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Harapannya setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih terarah, terukur, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
