Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Inspektorat Daerah terus memperkuat sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri/Penilaian Kualitas (PM/PK) atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026.
Evaluasi ini dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.
Proses evaluasi dijadwalkan berlangsung selama 25 hari kerja, terhitung sejak 27 Agustus hingga 30 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim telah berjalan secara efektif.
Evaluasi juga diarahkan untuk memastikan sistem pengendalian yang diterapkan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
SPIP memiliki peran strategis dalam memastikan proses pemerintahan berjalan secara terarah dan terkendali.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai risiko, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
Bagi Pemkab Boltim, evaluasi PM/PK bukan sekadar proses penilaian. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengetahui berbagai kekuatan yang telah dimiliki sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penguatan pengendalian internal secara berkelanjutan.
Perbaikan tersebut mencakup tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem pengendalian, hingga peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyambut baik proses evaluasi yang dilakukan BPKP Sulawesi Utara.
Sinergi antara aparat pengawasan internal pemerintah daerah dan BPKP dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengendalian yang lebih efektif.
Lebih jauh, penguatan SPIP diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tingkat maturitas.
Sistem pengendalian internal perlu menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan sehingga setiap perangkat daerah memiliki kesadaran untuk mengelola risiko, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas kinerja.
Pemkab Boltim juga berkomitmen menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Dengan pengendalian internal yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kerja sama dengan BPKP Provinsi Sulawesi Utara diharapkan semakin memperkuat langkah tersebut.
Adapun peningkatan kualitas SPIP tidak hanya berdampak pada tata kelola internal pemerintah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Bolaang Mongondow Timur.
