Boltim, pilaraktual.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bolaang Mongondow Timur mengambil bagian aktif dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, 01 Mei 3026
Dalam forum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pimpinan DPRD, Medy Lensun, menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan ketahanan pangan, hingga perbaikan sistem data sosial yang akurat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah”, Ucap Medy
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dituangkan dalam perencanaan, melainkan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan demi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wilken Rareho, memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ia menyoroti polemik terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan proses pengangkatan perangkat desa yang dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kegaduhan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Tony Sumaiku menyoroti aspek teknis pelayanan pemerintahan, termasuk distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan efektivitas program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata.
Di sisi lain, Richi Hadji Ali turut memberikan perhatian pada sektor pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Ia menekankan perlunya solusi konkret terhadap persoalan BPJS serta peningkatan kualitas program kesejahteraan agar lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui berbagai pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk memaksimalkan seluruh potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Mereka menilai peningkatan PAD tidak akan tercapai hanya melalui target dan perencanaan semata, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, konsistensi, dan keberanian melakukan pembenahan di berbagai sektor.(Adv)
