Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Tutuyan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo SE MM, itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Dalam sambutannya, Oskar Manoppo menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi merupakan dua program strategis yang harus berjalan beriringan.
Menurutnya, stabilitas ekonomi daerah hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak mampu membangun sinergi yang kuat.
“Menjelang Hari Raya Idul Adha, biasanya terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga memberi pengaruh terhadap produksi pertanian dan distribusi bahan pangan di daerah.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga, Pemkab Boltim terus mengoptimalkan empat langkah utama, yakni menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan antarwilayah.
Tak hanya fokus pada pengendalian inflasi, Pemkab Boltim juga mencatat capaian positif di sektor digitalisasi transaksi daerah.
Berdasarkan hasil pengisian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2025, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil meraih nilai 94,4 persen dan menempati peringkat ke-29 dari 71 kabupaten se-Pulau Sulawesi.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi pemerintah daerah telah dilakukan secara digital melalui pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai dan kanal layanan elektronik.
Keberhasilan itu disebut tidak lepas dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Boltim, Bank Indonesia, sektor perbankan, serta seluruh organisasi perangkat daerah yang terus mendorong implementasi digitalisasi layanan publik.
Sejumlah program digitalisasi yang telah berjalan di antaranya pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik, penggunaan QRIS pada layanan publik, transaksi belanja daerah non-tunai, hingga optimalisasi layanan perbankan digital.
Menurut Oskar Manoppo, penerapan sistem digital memberikan dampak besar terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, masyarakat juga semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi ke depan, mulai dari pemerataan infrastruktur jaringan internet, peningkatan literasi digital masyarakat, integrasi sistem pembayaran daerah, hingga penyempurnaan road map implementasi digitalisasi.
“Ke depan, TP2DD Boltim akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memperluas kanal pembayaran digital, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan QRIS,” katanya.
Oskar berharap capaian ETPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat terus meningkat sehingga mampu menjadi salah satu daerah dengan implementasi digitalisasi terbaik, baik di tingkat Sulawesi maupun nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran, unsur Forkopimda, Kepala BPS Boltim, Bank SulutGo Cabang Tutuyan, Perum BULOG Kancab Bolaang Mongondow, PLN Sektor Modayag, serta tim teknis TPID dan TP2DD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (Advertorial)
