Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan pentingnya kehadiran Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagai solusi strategis dalam penanganan berbagai situasi kedaruratan di daerah.
Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boltim, Harris P. Sumanta, saat mewakili Bupati Boltim Oskar Manoppo dalam kegiatan Sosialisasi Layanan 112 yang digelar di Kantor Bupati Boltim, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boltim dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik berbasis digital di daerah.
Dalam sambutannya, Harris menekankan bahwa karakteristik geografis Kabupaten Boltim yang terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kondisi darurat.
Jarak antar desa yang cukup jauh, ditambah masih adanya sejumlah wilayah dengan keterbatasan jaringan komunikasi, membuat respon cepat terhadap kejadian darurat sering kali terhambat.
“Dengan kondisi geografis seperti Boltim, keberadaan layanan 112 menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Nomor darurat tunggal ini diharapkan mampu memangkas waktu respons dan mempermudah masyarakat saat melaporkan kejadian mendesak,” ujar Harris di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan, layanan 112 dirancang sebagai sistem panggilan darurat terpadu yang dapat diakses masyarakat secara gratis tanpa harus mengingat banyak nomor layanan.
Cukup dengan satu nomor, laporan kedaruratan seperti kecelakaan, bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, hingga kondisi medis darurat dapat segera diteruskan kepada instansi terkait secara berjenjang.
Lebih lanjut, Harris menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk mendukung penuh percepatan implementasi layanan 112 agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, kehadiran layanan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan keselamatan warga.
“Atas nama Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, kami berharap layanan 112 dapat segera hadir dan beroperasi optimal di Bolaang Mongondow Timur, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kedaruratan yang kerap terjadi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi lintas sektor terkait mekanisme operasional layanan 112 ke depan.
Sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur terkait lainnya turut hadir dan mengikuti pemaparan teknis dari pihak penyelenggara.
Pemerintah daerah berharap, melalui sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memahami peran masing-masing dalam sistem layanan darurat terpadu, sehingga ketika layanan 112 resmi diterapkan, koordinasi antarinstansi dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.
