Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali mencatat capaian membanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda.
Kabupaten yang dikenal inovatif ini resmi menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Langkah berani ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, sekaligus bukti nyata komitmen Pemkab Mitra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Mitra, Mecky Tumimomor, SE., M.Si., menjelaskan bahwa penerapan sistem SP2D Online di SIPD-RI merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi publik.
“Dengan sistem ini, pencairan dana bisa dilakukan secara real-time dan elektronik. Tidak ada lagi proses manual yang memakan waktu lama atau rawan kesalahan input,” ujar Tumimomor saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, integrasi SP2D Online dengan sistem perbankan nasional juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan kas secara langsung dan akurat.
Proses belanja pemerintah menjadi lebih cepat, serta meminimalisir potensi kesalahan data atau keterlambatan pencairan.
“Sistem ini membantu kami bekerja lebih efisien. Semua transaksi terekam otomatis dan bisa diaudit dengan mudah. Ini tentu mendukung prinsip good governance yang menjadi fokus pemerintah saat ini,” tambahnya.
Penerapan SP2D Online, lanjut Tumimomor, merupakan wujud nyata sinergi antara Pemkab Mitra dan pemerintah pusat dalam mendorong digitalisasi sektor publik.
Dengan sistem yang terhubung langsung ke SIPD-RI, seluruh tahapan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kini bisa dilakukan secara terintegrasi.
“Pemkab Mitra siap menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara. Kami ingin menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kesiapan sumber daya, digitalisasi bukan hal yang sulit diwujudkan,” katanya dengan optimis.
Langkah ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai dapat mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami, inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Minahasa Tenggara,” pungkas Tumimomor.
Dengan capaian ini, Kabupaten Mitra tidak hanya menegaskan diri sebagai pelopor digitalisasi keuangan daerah di Sulut, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan modern.
