Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini terlihat dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi yang digelar pada Rabu (6/8/2025) di ruang Sekretariat Daerah Mitra.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara, David H. Lalandos, AP.MM, mewakili Bupati Ronald Kandoli.
Dalam arahannya, Lalandos menekankan pentingnya komitmen seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap program dan kegiatan pemerintahan.
“Kita harus terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Lalandos di hadapan para pejabat yang hadir.
Menurutnya, keberhasilan Mitra sebagai daerah percontohan antikorupsi bukanlah pencapaian instan, tetapi hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang konsisten menjalankan prinsip-prinsip good governance.
David Lalandos juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya evaluasi rutin dan kolaborasi lintas sektor agar komitmen antikorupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita bisa mewujudkan Minahasa Tenggara sebagai daerah yang bersih dari korupsi. Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tapi juga semua ASN,” tambahnya.
Rapat ini juga membahas evaluasi terhadap indikator yang ditetapkan dalam program Kabupaten/Kota Anti Korupsi, termasuk aspek pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal, hingga keterlibatan masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Mitra mempertahankan status sebagai daerah percontohan dalam pencegahan korupsi, yang sebelumnya telah mendapat apresiasi dari sejumlah lembaga pengawas dan instansi pemerintahan tingkat provinsi.
“Ini bukan sekadar formalitas. Rapat evaluasi ini penting agar kita terus bergerak maju, memperbaiki yang kurang, dan memastikan bahwa prinsip antikorupsi benar-benar dijalankan,” tutup Lalandos.
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan Minahasa Tenggara tidak hanya menjadi simbol daerah yang bersih, tetapi juga menjadi role model bagi daerah lain di Sulawesi Utara maupun nasional.
