Boltim, PilarAktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memastikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berjalan sesuai rencana.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah peninjauan langsung ke perusahaan percetakan yang bertanggung jawab mencetak surat suara untuk Pilkada tersebut.
Ketua KPU Boltim, Rusmin Mamonto, bersama anggota Polres Boltim dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boltim, Mutahir Mamonto, melakukan kunjungan ke PT Inpera Pratama Indonesia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengecek proses pencetakan surat suara.
Visitasi ini bertujuan memastikan kualitas cetakan serta keamanan selama proses berlangsung.
“Kami ingin melihat langsung proses pencetakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan,” ujar Rusmin pada Selasa (15/10/2024).
Proses pencetakan surat suara dimulai pada 13 Oktober 2024.
Dimana surat suara tersebut akan dikirim melalui jalur laut dari Pasuruan menuju Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, dengan pengawalan ketat dari kepolisian.
Surat suara ini dijadwalkan tiba di Bitung minggu ini dan akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota, termasuk Boltim.
Jumlah surat suara yang dicetak untuk Kabupaten Boltim disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 62.321 pemilih, ditambah 2,5% surat suara cadangan, sehingga total mencapai 63.957 lembar.
Selain itu, dicetak pula 2.000 lembar surat suara tambahan untuk mengantisipasi keperluan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Surat suara ini dicetak untuk dua pemilihan, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boltim serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dengan jumlah yang sama untuk masing-masing pemilihan,” tambah Rusmin.
Dengan pengawalan ketat dari kepolisian selama proses distribusi, KPU Boltim berkomitmen menjaga kelancaran dan integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPU memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. (*)
