PilarAktual.com, BUOL – Bupati Buol Drs. M Muchlis MM, hadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP Inspektorat Daerah pada APBD Kabupaten Buol T.A 2021 di Aula Lt. 3 Kantor Bupati, Selasa, 10 Januari 2023
Kepala Badan Inspektorat Buol Wahida SE dalam laporannya menyampaikan, penyerahan laporan hasil pengawasan pengelolaan APBD pada perangkat daerah TA 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Latar belakang pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada perangkat daerah sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, yaitu penyusunan hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pengawasan per 31 Desember untuk pertanggungjawaban realisasi belanja APBD.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Buol Drs. Muhamad Sufrizal Yusuf, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Arianto Rioeh, M. Si, Inspektorat Kab. Buol Wahida, SE, Pimpinan OPD serta Kepala-kepala Bagian di lingkup jajaran Setda Buol.
Bupati menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada Inspektorat Kabupaten Buol atas kerja keras dan kerja samanya, sehingga secara bersama-sama selalu berkomitmen dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara umum dan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah secara khusus yang transparan dan akuntabel, serta berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan yang telah bersungguh-sungguh dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Buol pada APBD TA 2021 memiliki temuan terkecil Rp. 650.000,-.
Harapannya perangkat daerah lain agar menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Buol.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, ada beberapa permasalahan krusial yang harus dibenahi seperti:
1). Kualitas pengelolaan Perencanaan dan keuangan belum memadai,
2). Kurangnya komitmen dan ketegasan dari perangkat daerah atau pihak terkait dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat.
3). Penyelesaian untuk rekomendasi pelunasan kerugiannya tidak dapat dilaksanakan karena penanggung jawab kerugian tidak menjabat lagi atau sudah mutasi.
4). Perangkat daerah cenderung memfokuskan tindak lanjut pada temuan Tahun berjalan sehingga temuan tahun-tahun sebelumnya tidak optimal ditindaklanjuti.
Apresiasi khusus kepada dua perangkat daerah yang telah 100% menindaklanjuti hasil temuan dari Tahun 2008 s.d 2021 yakni Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab. Buol serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Sebab keseriusan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan perangkat daerah salah satunya dilihat dari Proses penyelesaian rekomendasi.
Pada akhir kegiatan, dibagikan laporan temuan dan rekomendasi pengembalian kepada para perangkat daerah untuk ditindaklanjuti, berkoordinasi dengan Inspektorat dalam memonitor proses pengembalian uang dari temuan APBD TA 2021 yang pemakaian tidak sesuai. (*)
