Manado, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah tahun 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis atas Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (5/11/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan keselarasan antara program pembangunan yang telah direncanakan dengan alokasi anggaran.
Selain itu, pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Kepala Bappeda Boltim, Muslim Patra Mokoginta, ST., MT., membuka langsung kegiatan tersebut. Ia hadir bersama jajaran Bappeda serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Boltim diterima oleh Subardi selaku Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di ruang rapat kantor BPKP.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan dalam koordinasi tersebut, di antaranya Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Keterlibatan lintas perangkat daerah ini menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman terkait hasil evaluasi, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi aspek penting agar program pembangunan dapat berjalan secara terarah.
Perencanaan yang baik perlu didukung pengalokasian anggaran yang tepat, sehingga pelaksanaan program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui rapat teknis tersebut, Bappeda, perangkat daerah terkait, dan BPKP diharapkan memiliki pemahaman yang selaras dalam memperbaiki kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran.
Koordinasi ini juga diharapkan mampu memperkuat integrasi antarsektor, sehingga pengelolaan anggaran daerah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan setiap proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
