Bolmong, PilarAktual.com – Bakal calon Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Limi Mokodompit, menghadapi ancaman diskualifikasi dalam Pilkada Serentak 2024.
Ancaman ini muncul setelah masyarakat mulai memberikan tanggapan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
Limi Mokodompit diduga melanggar administrasi pemilu karena melakukan rotasi jabatan (rolling) tanpa rekomendasi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Isu ini kian mengemuka menjelang Pilkada Bolmong 2024, seiring adanya surat edaran dari Kemendagri yang melarang Pj Bupati, Walikota, dan Gubernur melakukan rolling pejabat tanpa izin tertulis.
“Kami meminta KPU Bolmong untuk segera melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon Limi Mokodompit dan Wakilnya, serta meminta bukti surat rekomendasi tertulis dari Kemendagri,” ujar Nasir Ganggai, tokoh pemuda Bolmong.
Nasir menegaskan bahwa rotasi yang dilakukan Limi saat menjabat sebagai Pj Bupati Bolmong bertentangan dengan surat edaran Kemendagri dan diduga tidak mendapat persetujuan tertulis dari kementerian.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Pilkada, yang melarang rolling pejabat bagi kepala daerah yang dijabat oleh seorang penjabat (Pj) seperti bupati, walikota, dan gubernur.
Tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU akan dilakukan pada 22 September 2024, sehingga setiap pelanggaran administratif harus dituntaskan sebelum tanggal tersebut.
Komisioner KPU Bolmong, Alfian Pobela, menyampaikan bahwa tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon dapat disampaikan mulai 15 hingga 18 September 2024.
“Jika hingga batas waktu tidak ada tanggapan yang masuk, pasangan calon dianggap telah memenuhi seluruh ketentuan,” jelas Alfian.
Tanggapan masyarakat ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pilkada. (*)
