Di tahun 2020 SNVT Berhasil Tuntaskan 3.020 Unit Rumah Swadaya

0
46

TERNATE,PilarAktual.com – Satuan Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara (Malut), Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR lewat PPK Rumah Swadaya pada tahun 2020 telah berhasil menuntaskan 3.020 unit perumahan.

Dari keseluruhan jumlah total perumahan Swadaya 3.020 unit tersebut dengan memakan anggaran sebesar Rp 52 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, Abdullah ST menjelaskan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2020 sesuai SK dari Menteri PUPR itu ada dua tahap.

Untuk itu, SK tahap pertama di bulan February dan Maret sebanyak 2.500 unit tersebar di enam Kabupaten/Kota. Maluku Utara Diantaranya, Ternate, Tidore, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Morotai.

Kemudian di tahap kedua SK Dirjen dari bulan Agustus sebanyak 520 unit sehingga total untuk bantuan stimulan swadaya di Maluku Utara di tahun 2020 sebanyak 3.020 unit, dan itu di kerjakan pada bulan September.

Baca Juga :   Batituud Koramil 14 Cimanggu Ikut Serta Mensosialisasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Karangreja

“jadi di Kabupaten/Kota tahap I, Kota Ternate mendapatkan sebanyak 362 unit, kota Tidore 340 unit, kabupaten Halut 360 unit, Kepulauan Sula 352, Morotai total dua SK 900 unit, Halbar 304. sementara di tahap kedua di empat Kabupaten/Kota yakni kabupaten Halsel, Hateng, Haltim dan Taliabu semua 100 unit jadi total 3.020 unit,” kata Abdullah ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/1/2021).

Dijelaskan lagi, BSPS ini pihaknya telah memberikan stimulan kepada penerima bantuan, karena ini swakelola jadi progres penyaluran pihaknya sudah menyalurkan semua 100 persen, itu berdasarkan SPM dan SP2D terakhir pada bulan Oktober .

“untuk fisik pemanfaatan sampai sekarang sesuai laporan kami ke pusat itu 99,34 persen, karena sesuai dengan mekanisme pelaksana di BSPS itu setelah bantuan di salurkan ke penerima. Karena ada dua bantuan yakni bahan bangunan dan upah kerja, bahan bangunan tahap I di salurkan setelah sudah tersalurkan baru kita bayar upah kerja tahap pertama baru ke penyaluran bantuan tahap kedua,” jelasnya.

Baca Juga :   Dinas Lingkungan Hidup Batubara Berikan Bantuan Pohon Sono Keling

Abdullah menuturkan, Untuk perunit BSPS sebesar Rp 17,5 juta. Tahap pertama diberikan sebesar Rp 7,5 juta untuk bahan bangunan kemudian Rp 1,250 juta itu sudah dengan upah kerja, kemudian disalurkan Rp 7,5 juta untuk bangunan tahap II, Namun upah kerja tahap dua di salurkan setelah progres di lapangan harus 100 persen secara fisik.

“Ada 284 unit yang belum selesai secara fisik dengan total anggaran Rp 335 juta sehingga di kembalikan ke kas negara. Itu kita sudah laporkan dan sesuai aturan harus di kembalikan ke negara, jadi setiap tahun kami laporkan ke pusat ada 23 item laporan mulai dari data-data SPM, seleksi BSPS sampai laporan pengguna anggaran tahap I dan tahap II,” tuturnya.

Baca Juga :   Kabar Gembira !! Selain Honor Dinaikkan, Zahir Akan Berikan Sepeda Motor Kepada Kadus Di Batu Bara

Sementara untuk perencanaan di tahun 2021. Dirinya mengaku dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sudah ada gambaran bahwa akan ada alokasi. Namun saat ini untuk lokasi belum di ketahui, diperkirakan ada 1.260 unit yang di rencanakan di empat Kabupaten/Kota. Anggarannya menurun kurang lebih sekitar 50 persen di bandingkan dari tahun 2020.

“ untuk pembagian jumlah Kabupaten itu berdasarkan jumlah biaya operasional yang ada dalam DIPA, jadi kemungkinan tahun 2021 ini hanya ada empat Kabupaten/Kota yang menerima,” tutupnya. (Tam/Red)