PILARAKTUAL.COM, MITRA – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, MH, tetap berkomitmen memperjuangkan nasib ribuan tenaga non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) serta tenaga kontrak. Hal ini disampaikanya saat mengadakan Apel bersama seluruh THL dan tenaga kontrak yang dilaksanakan di gedung Sport hall DPRD Mitra, Kamis (16/02).
“Pemerintah Kabupaten Mitra akan terus berjuang untuk keberadaan tenaga harian lepas akan diusahakan akan menandatangani sistem kontrak selama dua tahun dan ini sesuai dengan aturan yang ada,”ujar Sumendap.
Menurutnya jika tenaga Non-ASN dihapus, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pasalnya, mereka sebagian besar bekerja pada unit kerja yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik, dan di juluki pahlawan pembangunan.
“Pemkab Mitra akan memberlakukan sistem kontrak untuk THL yang tidak terkaver di P3K, selain itu untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan seluruh keluarga tenaga kontrak akan di cover pemkab Mitra, jadi jangan takut untuk tenaga Non ASN Mitra,” tegas Sumendap.
Edealnya pemerintah menghendaki tidak ada honorer dan kontrak atau tenaga Non-ASN. Namun faktanya masih dibutuhkan di daerah karena terbatasnya kuota pengangkatan ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Maka tidak ada pilihan bagi Pemkab Mitra untuk menghapus nama THLdan merekrut kembali ditahun ini yang disebut tenaga kontrak atau tenaga non ASN yang akan di bagikan diseluruh SKPD, sekaligus akan dinilai selama tiga bulan kinerja,” tandasnya.
Hadir bersama dalam Apel kali ini, Wakil Bupati Drs, Jouke Legi, Sekda David Lalandos, AP, MM, Para Asisten, Kepala SKPD, dan Camat. (Lucky Lengkoan).
