BPI KPNPA RI Kritisi DPRD Dan Pemkab Batu Bara Terkait Pembangunan Proyek Rehab Jembatan Produksi Perikanan

  • Whatsapp

BATU BARA, PilarAktual.com – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mempertanyakan urgensi usulan anggaran proyek pembangunan rehab jembatan produksi perikanan yang baru saja diresmikan oleh Bupati Ir. H Zahir, MAP di Pantai Sejarah desa Perupuk, Kecamatan Lima puluh pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Jumat (12/03/2021)

Menurut salah satu pengakuan dan pantauan Investigator BPI KPNPA RI, Alfuad Lubis disekitar pantai Sejarah, mengaku bingung dengan peresmian yang baru saja dilaksanakan.

Bacaan Lainnya

” Ya jujur saya bingung sekali sebenarnya, setelah peresmian rehab jembatan produksi perikanan tidak terlihat oleh saya sampan nelayan ada keluar masuk bawa ikan melalui jembatan produksi perikanan tersebut. Saya agak kurang yakin jembatan ini diperbolehkan untuk nelayan, soalnya setiap orang yang masuk jembatan tersebut diminta Rp. 2000, bahkan terlihat bibit mangrove yang berserakan seperti tidak terawat,” tuturnya menjelaskan kepada reporter kami.

Pasca peresmian lanjut Alfuad Lubis, dari hasil penelitian dan observasi deputy Intelijen dalam melakukan pengawasan terkait anggaran negara, mendapatkan fakta data dan informasi tidak ditemukannya urgensi pembangunan jembatan tersebut yang berdampak dan berguna langsung dirasakan manfaatnya bagi warga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan setempat.

Direktur Investigasi & Deputy Intelijen BPI KPNPA RI, Sari Darma Sembiring, SE ketika dihubungi melalui telepon seluler mengatakan akan memberikan attensi anggota jaringan Intelijen BPI KPNPA RI untuk melakukan pengembangan guna mengukur tingkat kepuasan nelayan setempat terhadap manfaat pembangunan rehab jembatan perikanan yang baru diresmikan oleh Bupati Batu Bara tersebut.

” Saya menyayangkan ya, anggaran publikasi yang pasti tidak sedikit dan di expose secara besar-besaran terlihat kemeriahan peresmian tersebut yang saya baca di media online dan salah satu tayangan tv swasta, namun tidak sebanding dengan dampak dan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi nelayan sekitar jembatan produksi perikanan tersebut,” ucapnya.

” Saya sudah attensi para Investigator & deputy Intelijen untuk melakukan Investigasi proses pengusulan Rencana Anggaran tersebut. Saya jadi makin yakin dengan pernyataan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Bapak Ali Hatta yang pernah saya baca di salah satu media online bahwa rencana pembangunan rehab Jembatan Produksi perikanan tersebut berlokasi di desa gambus laut, bukan di pantai Sejarah.

Makanya kata dia, wajar terlihat sepi Nelayan, bahkan menurut informasi yang diterima tidak terlihat sama sekali nelayan atau sampan ada didekat jembatan. Seharusnya proyek rehab jembatan ini dapat menjadi fasilitas yang mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian nelayan,” terangnya lagi. (RED)