BPI KPNPA RI Investigasi Ke Kantor Dinkes Batu Bara, Begini Respon Kadis Kesehatan

  • Whatsapp

JAKARTA, PilarAktual.com – Direktur investigasi dan inteligen Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sari Darma Sembiring SE melakukan investigasi ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batu Bara. Rabu (15/04/2021) kemarin.

” Awalnya dari info yang saya terima, sesuai permintaan pak Kadis Kesehatan Batu Bara yang disampaikan melalui Kapuskemas Seisuka Dr. Rahma ketika saya melakukan interview pada Selasa 14 April 2021 diruangan nya. BPI diminta untuk mengirimkan surat resmi terkait permintaan data dan pemberitahuan akan adanya kegiatan penelitian dan Investigasi terkait penggunaan anggaran dana Covid-19 dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke dinas kesehatan Kabupaten Batu Bara. Maka tadi siang saya datang untuk mengantarkan surat tersebut,” ucap Sari Darma Sembiring SE kepada reporter kami, Rabu (15/04/2021)

Bacaan Lainnya

Ketika reporter kami menanyakan bagaimana respon sikap Kadis Kesehatan dr. Wahid Khusyairi terhadap kedatangan nya?

Menurut pengakuan pria yang sering disapa Angling Darma tersebut merasa bingung dengan sikap seorang pejabat publik seperti Kadis Kesehatan yang katanya sudah pernah menjadi pejabat di Dinas Provinsi Sumatera Utara ini.

” Dia emosi menanggapi kedatangan saya. Pak Kadis Kesehatan mengatakan menurutnya tidak perlu lagi penelitian dan Investigasi karena sudah ada BPK dan inspektorat yang melakukan pemeriksaan. Saya duga menurut beliau menganggap ini sudah clear. Jadi tidak perlu lagi udah ada BPK sudah ada Inspektorat. Dalam hati saya sejak kapan ada sertifikat bersih dan dianggap sudah clear dari korupsi kalau sudah diperiksa oleh BPK,” ujar Sari Darma Sembiring SE menceritakan hasil investigasi nya kepada reporter kami.

Lalu lanjut Angling Darma, ketika ia menanyakan apakah Kadis Kesehatan menolak kehadiran BPI melakukan penelitian dan Investigasi? Karena Surat Tugas yang merujuk pada Pasal 41 UU Tipikor No.31 tahun 1999. Jika beliau menolak tidak apa apa juga, kan bisa buatkan surat penolakan nya.

Lalu beliau jawab anda jangan dikte saya. Begitu katanya. Saya bingung padahal saya cuma mengantarkan surat saja kok dibilang dikte. Saya tanya lagi apakah bapak menolak? Jawabnya anda jangan dikte saya, Saya tidak menolak cuma akan saya pertimbangkan.

Lalu kata Darma, tiba-tiba dia bilang begini, Saya tahu anda ya, dan anda tahu siapa saya. Dan Saya jawab ya benar saya tau bapak siapa, bapak kan kadis.

Namun dia malah merespon baiknya anda keluar saja dari ruangan saya. Begitu ucapan nya. Saya masih bingung kok dia ngusir saya? ” ungkap Sari Darma Sembiring SE menirukan bahasa Kadis Kesehatan.

Lalu ketika ditanyakan apa sebab dirinya diusir oleh kadis kesehatan, Angling darma menduga karena buntut dari status facebooknya.

” Lalu dia bilang begini, anda kan yang buat di facebook minta saya untuk diganti oleh Bupati ? Saya jadi teringat persoalan warga yang meninggal karena divonis positif Covid-19 dikuburkan keluarga nya tanpa menggunakan APD di Desa Seisuka Deras. Saya pengen ngakak sebenarnya namun saya urungkan karena kejadian itu sendiri tidak saya blow up ke media. Lalu saya katakan saya cuma menyarankan Kadis Kesehatan untuk diganti kepada Bupati di facebook saya. Sebagai masyarakat saya punya hak menyampaikan saran saya ke Bupati. Terserah Bupati mau pakai saran saya apa tidak. Kenapa bapak membatasi hak saya sebagai warga masyarakat kabupaten Batu Bara?,” terangnya kepada reporter kami.

Ketika ditanya apa harapannya terhadap kejadian hari ini terhadap sikap Kadis Kesehatan kabupaten Batu Bara yang dinilai nya tidak humanis.

” Saya tertantang ucapan pak kadis kesehatan untuk membuktikan dan membuka data penggunaan anggaran di dinas kesehatan kita audit bersama. Kalau benar dinas kesehatan memang clear dari dugaan Korupsi dalam penggunaan Anggaran Dana Covid-19 dan BOK di dinas kesehatan. Maka besok saya akan surati KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait penggunaan Anggaran APBN & APBD di Kabupaten Batu Bara terkhusus di Dinas Kesehatan yang diklaim pak Wahid sudah clear dari korupsi,” tegasnya.

Melalui telepon seluler Ketua umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Kadis Kesehatan kabupaten Batu Bara.

” BPI KPNPA RI Adalah Lembaga yang sudah banyak membongkar kasus-kasus dugaan Korupsi baik yang kelas teri hingga Kelas kakap. dan Saya kira ini tidak baik untuk Pemerintah kabupaten Batu Bara jika ada sikap arogansi seorang pejabat di dinas kesehatan yang merasa paling sempurna hingga kami duga ada usaha untuk mencoba-coca membatasi tugas dan peran kami sebagai aktifis Korupsi yang sudah banyak menyelamatkan Keuangan Negara,” ucapnya.

Ketika ditanyakan apa pendapat nya terkait anggapan kadis kesehatan batu bara dr. Wahid Khusyairi bahwa setelah diperiksa oleh BPK sudah clear dari Korupsi, pria yang pernah masuk bursa KPK tersebut mengatakan ada kekeliruan berpikir.

” Saya rasa kadis kesehatan itu harus sering-sering baca website resmi BPK. Pada tahun 2017 Gunarwanto, Chartered Accountant, Anggota Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) pernah menuliskan Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi idaman para pengelola keuangan negara.

Para pejabat kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah berlomba memperoleh opini tersebut. Terlebih, pemerintah menjadikan opini wajar tanpa pengecualian sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan tata kelola yang baikĀ (good governance).

Masalahnya, opini WTP ternyata tak menjamin tidak adanya korupsi. Di beberapa entitas yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian agama mendapat WTP, belakangan ditemukan korupsi. Provinsi Sumatera Utara mendapat WTP, tapi Gubernur terlibat korupsi.

Hal sama terjadi dibeberapa entitas pemerintah. Kasus korupsi pada entitas yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tak sedikit yang mensinyalir opini WTP bisa diperjualbelikan.

” Maka, tak keliru jika pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Sebab, masyarakat tak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Masyarakat menyangka jika WTP pasti tidak ada korupsi. Jika ada korupsi maka audit nya pasti salah. Padahal, pandangan itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan untuk memberikan jaminan tidak ada korupsi,” tegasnya.

Apakah langkah yang akan dilakukan terkait kejadian yang dialami oleh anak buahnya dalam melakukan penelitian dan Investigasi di dinas kesehatan, dirinya mengaku sudah pasti akan memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Batu bara untuk lebih bekerja ekstra keras mencari temuan Dugaan Korupsi di kabupaten Batu Bara sebanyak mungkin untuk dilaporkan ke KPK, kejaksaan agung dan Bareskrim polri.

” Saya akan perintahkan Direktur Investigasi dan Intelijen Sari Darma Sembiring lebih banyak lagi membentuk jaringan Intelijen di Kabupaten Batu Bara. Cari sebanyak banyaknya data temuan dugaan tindak pidana Korupsi. Kita akan laporkan sebanyak-banyaknya ke KPK, kejaksaan agung dan Bareskrim polri agar kita dapat buktikan benar apa tidak WTP dan standar nya pak Kadis Kesehatan Wahid Khusyairi bahwa jika sudah diperiksa BPK itu sudah dianggap clear dari korupsi. Hingga BPI KPNPA RI tidak perlu repot-repot dalam mengawasi laporan penggunaan keuangan di Kabupaten Batu Bara,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dr Wahid Kusyairi ketika dikonfirmasi, Kamis (16/04/2021) menyampaikan terkait investigasi direktur investigasi dan inteligen BPI KPNPA RI ke kantornya mengatakan bahwa hal tersebut jangan dibesar-besarkan.

” Jangan dibesar-besarinlah,” tutupnya. (RED)