Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mendorong penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut terlihat dalam konsultasi dan pembahasan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) KUD Nomontang Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai III Kantor Bupati Boltim, Jumat (2/10/2026).
Forum ini menjadi bagian dari proses penyusunan arah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar.
Di bawah kepemimpinan Bupati Boltim Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku, pemerintah daerah menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Sosial Kabupaten Boltim turut mengambil peran dalam pembahasan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Ade Herly Mokoginta melalui jajaran perangkatnya memberikan masukan yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RIPPM KUD Nomontang 2027.
Perspektif sosial dinilai penting agar program pemberdayaan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, termasuk kebutuhan kelompok penerima manfaat serta potensi yang dapat dikembangkan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan.
Mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, penyusunan skala prioritas, peningkatan kapasitas, hingga sinkronisasi program dengan kondisi sosial dan ekonomi di lapangan.
Pemerintah daerah juga mendorong agar penyusunan program dilakukan secara partisipatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembangan program.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat program PPM lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki dampak yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Boltim yang diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Boltim, Haris Pratama Sumanta, S.T., M.T. Hadir pula perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kepala Bidang Mineral dan Batubara Ronal Rumagit, S.Si.
Selain unsur pemerintah daerah dan provinsi, forum turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, pemerintah desa, unsur masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RIPPM tidak hanya menjadi agenda internal KUD, tetapi membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pelaksanaan program.
Ketua KUD Nomontang, Marlon Lombaan, mengatakan RIPPM Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus potensi yang tersedia.
Dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan program PPM pada tahun mendatang.
Dengan perencanaan yang matang, program pemberdayaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan jangka pendek, tetapi dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Bagi Pemkab Boltim, keterlibatan perangkat daerah dalam proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pemberdayaan dengan agenda pembangunan daerah.
Sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta program yang dirancang dinilai penting untuk memastikan manfaat kegiatan dapat diterima secara tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, KUD Nomontang, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, RIPPM KUD Nomontang Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Program yang disusun pun diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Timur. ***
