Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil melalui pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur, Senin (27/7/2026), secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., yang hadir mewakili Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M.
Evaluasi tersebut dihadiri oleh tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), para Asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran peserta evaluasi dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam sambutannya, M. Iksan Pangalima menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim evaluator Kementerian PANRB. Menurutnya, proses evaluasi bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pembinaan dan masukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kehadiran tim evaluator merupakan suatu kehormatan sekaligus kesempatan bagi kami untuk memperoleh arahan, pembinaan, dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya program kerja, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan penerapan SAKIP yang optimal, setiap program pemerintah dapat direncanakan, dilaksanakan, hingga dievaluasi secara terukur.
“Akuntabilitas kinerja merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, implementasi SAKIP tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkomitmen menjadikan evaluasi SAKIP sebagai sarana memperkuat budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan proses evaluasi tersebut sebagai ruang pembelajaran bersama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Evaluasi ini kami jadikan sebagai momentum untuk belajar, berbenah, dan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja serta hasil,” katanya.
Melalui pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menargetkan lahirnya berbagai rekomendasi strategis dari tim evaluator Kementerian PANRB.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi dasar penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga mekanisme evaluasi kinerja di seluruh perangkat daerah.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, pemerintah optimistis kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan terus meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi SAKIP juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya birokrasi yang modern, responsif, dan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Boltim dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
