Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) bergerak cepat mengantisipasi kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli resmi menyerahkan Surat Perintah Bupati kepada delapan pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Rabu (1/7/2026).
Penyerahan surat perintah tersebut berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Tenggara dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP., MM., bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rudy Wakidin, S.H.
Penunjukan para pejabat sebagai Pelaksana Tugas dilakukan sebagai langkah administratif untuk mengisi kekosongan jabatan setelah sejumlah pejabat definitif memasuki masa purnabakti.
Dengan demikian, roda pemerintahan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tetap berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa kesinambungan pelayanan publik merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
Karena itu, pengisian sementara jabatan melalui mekanisme Pelaksana Tugas menjadi solusi agar seluruh program pemerintahan tetap dapat dilaksanakan secara optimal.
“Kekosongan jabatan tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, para pejabat yang menerima amanah ini diharapkan segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan tugas yang baru,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
Para pejabat diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, menjaga profesionalisme, serta mengedepankan loyalitas dalam menjalankan setiap tugas pemerintahan.
Selain itu, Ronald Kandoli berharap para Pelaksana Tugas mampu menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Adapun delapan pejabat yang menerima mandat sebagai Pelaksana Tugas terdiri dari Mohammad Irwan Abdjulu, S.E. sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Muchtar Wantasen, S.E. sebagai Inspektur Daerah, Royke Lumingas, S.H. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Ruddy Engelberth Kures, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Selanjutnya, Jois Rita Pontoh, S.E., M.Pd. dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Olda Mawara, S.E. ditunjuk sebagai Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah, Levie Nitta Rosalina Korompu, S.M., M.A.P. sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD, serta Frieda Alou, S.E. sebagai Lurah Wawali, Kecamatan Ratahan.
Momentum penyerahan surat perintah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjaga efektivitas birokrasi di tengah proses regenerasi aparatur sipil negara.
Dengan adanya pejabat Pelaksana Tugas, seluruh fungsi pemerintahan di masing-masing instansi tetap dapat berjalan sembari menunggu proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara optimistis para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Sinergi, disiplin, dan komitmen yang kuat diharapkan menjadi modal utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan mewujudkan pelayanan yang semakin profesional bagi masyarakat Minahasa Tenggara.
