Manado, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mencatatkan capaian membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah.
Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013, Kabupaten Boltim berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP dilakukan secara bersamaan dengan 15 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Utara.
Momentum tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku, Ketua DPRD Boltim, Sekretaris Daerah, jajaran Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, para asisten Sekda, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Usai menerima dokumen hasil pemeriksaan, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang selama ini memberikan pendampingan, masukan, serta penilaian secara profesional dan objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Oskar, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut bukanlah hasil yang diperoleh secara instan.
Capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, komitmen, serta sinergi seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi prestasi pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan keseriusan seluruh aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Oskar menjelaskan bahwa konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam hasil pemeriksaan yang bersifat tidak material.
Namun, menurutnya, hal itu justru menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.
“Setiap catatan yang diberikan akan menjadi perhatian kami. Ini merupakan masukan yang konstruktif agar penyusunan laporan keuangan ke depan semakin baik, semakin transparan, dan semakin akuntabel,” katanya.
Bupati juga menegaskan bahwa capaian opini WTP ke-13 ini dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang terus memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga integritas, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
“Komitmen kami adalah menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah. Prestasi ini akan menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” tutup Oskar.
