Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal itu tercermin dalam kunjungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ke kantor bupati, Jumat (10/4/2026).
Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, didampingi Wakil Bupati Fredy Tuda, menerima langsung kedatangan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, bersama tim pemeriksa di ruang kerja bupati.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda supervisi pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2025.
Proses ini menjadi tahapan krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dalam pertemuan itu, Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BPK yang dinilai sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara siap bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas serta kredibilitas laporan keuangan daerah.
Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan profesional.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung proses pemeriksaan ini. Harapannya, kerja sama yang baik dapat terus terjalin sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ronald.
Predikat WTP sendiri merupakan indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Capaian ini mencerminkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan serta bebas dari salah saji material.
Kehadiran tim BPK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara auditor dan pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan dukungan data dan informasi yang akurat selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Minahasa Tenggara, di antaranya Sekretaris Daerah David H. Lalandos, Asisten Administrasi Umum Elly Sangian, Inspektur Daerah Corry Junita Ruata, serta Kepala BPKPD Halens Ryanlie Ole.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi proses pemeriksaan serta komitmen kolektif dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Dengan adanya supervisi ini, Pemkab Minahasa Tenggara berharap dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Transparansi dan akuntabilitas pun diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
