Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini ditunjukkan melalui penerimaan kunjungan Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Selasa (7/4/2026).
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, secara langsung menerima tim tersebut di ruang rapat Sekretaris Daerah, lantai satu Kantor Bupati.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemeriksaan terinci atas pengelolaan keuangan daerah oleh BPK RI.
Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dipimpin oleh Ketua Tim, Gerungan Ervina Olivia Treivi, bersama lima anggota lainnya. Kehadiran tim ini disambut secara terbuka oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Fredy Tuda menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fredy.
Ia menambahkan, melalui proses audit yang dilakukan secara profesional dan independen, pemerintah daerah berharap memperoleh masukan yang konstruktif.
Rekomendasi dari BPK RI dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
Menurut Fredy, pemeriksaan ini tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran agar lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Mitra juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Seluruh perangkat daerah diminta untuk kooperatif dengan menyediakan data, informasi, serta dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.
“Kami memastikan seluruh jajaran memberikan dukungan maksimal, termasuk keterbukaan akses terhadap data yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung,” katanya.
Wakil Bupati turut didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, Elly Sangian, serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi proses audit tersebut.
Pemeriksaan oleh BPK RI sendiri merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah, guna memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan adanya audit ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
