Manado, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi memperkuat tata kelola hukum daerah melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara.
Kesepakatan ini menitikberatkan pada pelayanan hukum serta pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, bersama Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Manado, Rabu (4/2/2026).
Momentum ini menjadi langkah konkret Pemkab Boltim dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Kegiatan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat strategis, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Boltim Hendra Tangel, Staf Ahli Bidang Hukum Priyamos, Sekretaris DPRD Boltim Iklas Pasambuna, serta jajaran pejabat administrator, pengawas, dan fungsional Kanwil Kemenkum Sulut.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kementerian Hukum Republik Indonesia, khususnya Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, yang selama ini konsisten memberikan pendampingan dan asistensi hukum kepada Pemerintah Kabupaten Boltim.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara sistematis, sesuai regulasi, dan memiliki kepastian hukum.
“Kesepakatan bersama ini menjadi fondasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam membangun sistem hukum daerah yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Oskar.
Ruang lingkup kerja sama ini cukup luas, mencakup pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu, pengembangan desa binaan dan desa sadar hukum, penyediaan pos bantuan hukum di tingkat desa, hingga pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, kerja sama juga menyasar penguatan pemahaman dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan potensi indikasi geografis, serta perlindungan ekspresi budaya tradisional.
Bupati Oskar menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan hukum bukan hanya soal regulasi, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Boltim berharap mampu menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, transparan, dan berkeadilan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya telah digelar rapat kerja antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Boltim dan Pemerintah Daerah.
Rapat tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Perda (Propemperda), sebagai respons atas kebutuhan regulasi yang mendesak.
Beberapa Ranperda yang dibahas antara lain perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Menutup sambutannya, Bupati Oskar Manoppo berharap kerja sama ini mampu memperkuat sinergi lintas lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur melalui kepastian dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.
