Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (14/1/2026).
Penyerahan LHP berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA.
Dokumen tersebut diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama Ketua DPRD Minahasa Tenggara Sophia Antou.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi pijakan penting dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyatakan, seluruh catatan serta rekomendasi yang tertuang dalam LHP akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius dan terukur. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati yang akrab disapa RK tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan seperti BPK menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Evaluasi berkala dari BPK juga dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ronald Kandoli turut didampingi Sekretaris Daerah David H. Lalandos, A.P., M.M., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Phebe Punuindoong, SH, Inspektur Daerah Dra. Marie Mas Makalow, Kepala BPKPD Dr. Mecky Tumimomor, SE, M.Si, serta Kepala Dinas PUPR Ir. Rommy Ole, ST, MM.
Hadir pula Sekretaris DPRD Djelly Waruis, S.Pt, MM, Kepala Bagian Umum Setda Dristy Tora, S.H, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Febry Lasut, S.STP, M.Si.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berharap, dengan tindak lanjut yang tepat dan tepat waktu, rekomendasi BPK dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
