Mitra, PilarAktual.com – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Daerah yang berada di wilayah Tenggara Sulawesi Utara ini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai salah satu dari tiga kandidat Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2025.
Penetapan ini menegaskan komitmen Mitra dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Agenda penilaian berlangsung pada Senin (17/11) di Lantai 3 Kantor Bupati Mitra. Tim KPK yang dipimpin Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Rino Haruno, hadir bersama perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga nasional.
Di antaranya dari Kemendagri Azwan, Kemenkeu Ariyanto Nugroho, Kemenpan RB Mita Hermawati, BPKP Robit Durori, dan Ombudsman RI Nansi Tindige. Hadir pula Inspektur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Jemmy Kumendong, bersama tim pendamping.
Bupati Mitra, Ronald Kandoli, hadir langsung bersama Wakil Bupati Fredy Tuda serta seluruh jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Ronald Kandoli menegaskan bahwa Mitra tidak hanya siap menjalani penilaian, tetapi juga berkomitmen menjadikan integritas sebagai budaya kerja.
“Ini bukan sekadar pencapaian, tapi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Kami ingin menunjukkan bahwa daerah mampu memberi contoh nyata dalam membangun transparansi,” kata Kandoli.
Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Dr. Fransiskus Manumpil, turut memberikan sambutan.
Ia menyebut penunjukan Mitra sebagai calon percontohan adalah kebanggaan bagi Sulawesi Utara.
“Terpilihnya Minahasa Tenggara menandakan bahwa upaya kolektif kita membangun integritas telah mendapat pengakuan. Ini bukan akhir, tetapi awal komitmen yang lebih besar dan berkelanjutan,” ujar Manumpil ketika membacakan sambutan Gubernur.
Manumpil juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki visi pembangunan daerah, yakni ‘Menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan’.
Visi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, efektif, dan profesional.
Karena itu, misi pertama pembangunan daerah adalah pencegahan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Acara penilaian ini turut dihadiri Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, perwakilan Kejari Minsel, perwakilan Dandim 1302 Minahasa, perwakilan Pengadilan Negeri Tondano, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dari seluruh daerah yang disurvei KPK tahun ini, Mitra menjadi satu dari tiga daerah yang masuk kandidat percontohan nasional, berdampingan dengan Kota Mataram dan Kota Blitar.
Jika lolos sebagai daerah percontohan, Mitra akan menjadi model pembangunan integritas bagi daerah lain.
Kandoli optimistis bahwa kerja kolektif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan menghasilkan evaluasi terbaik.
“Kami ingin membuktikan bahwa pemerintahan bebas korupsi bukan hanya wacana, tetapi bisa diwujudkan,” tegasnya.
Kegiatan penilaian berlangsung hingga sore hari dengan serangkaian verifikasi lapangan, evaluasi data, dan wawancara.
