Mitra, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024.
Rapat digelar pada Kamis (22/5/2025) di Soekarno Legislatif Hall, Ratahan.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan roda pemerintahan.
“LKPJ adalah kewajiban konstitusional setiap kepala daerah untuk menyampaikan informasi kepada DPRD mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan,” ujar Ronald.
Bupati yang akrab disapa RK itu juga menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPRD terhadap laporan ini menjadi landasan penting dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap masukan yang diberikan bukan semata kritik, melainkan saran konstruktif demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Kami mengapresiasi saran dan koreksi yang disampaikan Pansus DPRD. Semua itu adalah bagian dari upaya bersama membangun daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati Ronald mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia pun tak segan menegur bahkan menindak pejabat yang dianggap tidak maksimal menjalankan amanah.
“Pelayanan publik harus prima. Tidak ada toleransi bagi aparatur yang tidak serius bekerja. Kita harus kompak membangun Mitra yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan harapan besar terhadap kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Ronald berharap, hubungan kerja yang baik ini bisa terus terjalin dalam perencanaan dan pengawasan program di tahun 2025 mendatang.
Ia pun mengajak DPRD untuk mendukung seluruh agenda pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pembinaan kemasyarakatan yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kami butuh dukungan penuh dari DPRD agar program-program prioritas bisa berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi ruang evaluasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif.
Diharapkan, hasil dari pembahasan LKPJ menjadi titik tolak perbaikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
