Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) merancang pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp429,4 miliar.
Rancangan tersebut disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim terkait penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam rapat paripurna tersebut, Oskar hadir bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku. Penyampaian nota keuangan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Oskar menjelaskan, penyusunan Rancangan APBD 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah bersama DPRD dalam merencanakan pembangunan.
“Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus wujud pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah bersama DPRD dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Secara regulasi, penyusunan rancangan anggaran tersebut berpedoman pada Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rancangan APBD 2027 juga merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dituangkan melalui Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Oskar Tekankan Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Oskar menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, setiap kebijakan penganggaran perlu disusun secara terukur, transparan, dan akuntabel. Efektivitas serta efisiensi juga harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan anggaran.
“Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap kebijakan penganggaran dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran. Setiap alokasi belanja harus memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat nyata, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Boltim 2027 direncanakan sebesar Rp429.415.140.609,99.
Pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
Besaran pendapatan yang direncanakan ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD.
Selanjutnya, pembahasan perlu mencermati kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan kebutuhan pelayanan publik.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltim, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Wakapolres Boltim, para asisten, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Boltim, camat, serta sangadi.
Penyampaian nota keuangan ini menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum rancangan anggaran ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
















