Jakarta, PilarAktual.com – Belum genap satu hari tahun 2025 berjalan, media sosial X diramaikan oleh keluh kesah netizen terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Kenaikan ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai ketetapan pemerintah. Tidak mengherankan, kebijakan tersebut segera menjadi trending topic di platform tersebut.
Kenaikan PPN ini sebelumnya telah diumumkan pemerintah dan memicu beragam reaksi.
Dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Hal ini, menurut Presiden, bertujuan untuk memastikan kenaikan pajak tidak membebani masyarakat umum.
“Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar 11 persen, yang sudah berlaku sejak 2022,” kata Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip ZonaFakta.com.
Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum tetap bebas dari PPN.
Namun, penegasan tersebut tampaknya belum cukup meredam keresahan masyarakat.
Sejumlah pengguna media sosial X mempertanyakan efektivitas dan dampak kebijakan ini, khususnya terkait potensi kenaikan harga barang secara keseluruhan.
“Menyikapi 2025 dengan bad mood dan bad mouth. Jujur sesebel itu sama PPN 12% dan dampak sistematisnya. Jelas-jelas daya beli dan ekonomi menurun. Kelas menengah drop. Semua demi menuhin ambisi proker, proyek, dan gaji segelintir orang,” tulis seorang pengguna X.
“PPN 12% hanya untuk barang mewah. Yakinkah hanya untuk barang mewah?” tanya netizen lainnya, menyiratkan rasa skeptis terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
“Hobinya bikin heboh, trus last minute batalin. Udah trust issue gw ama pemerintah,” sahut pengguna X lain, mengacu pada kebiasaan pemerintah yang dianggap kerap mengubah kebijakan mendadak.
Tak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampak psikologis dari kebijakan ini.
Meskipun tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu, banyak netizen menilai bahwa persepsi pasar dapat memicu kenaikan harga secara luas, bahkan untuk barang-barang yang seharusnya bebas dari kenaikan PPN.
“Monmaap nih, tapi harga semua udah keburu ikut naik,” komentar seorang pengguna X.
Di tengah kontroversi ini, ada pula warganet yang mencoba bersikap optimis.
“Udah masuk tahun baru, selamat 12%. Semangat bekerja keras, rakyat. Semoga diberi ganti berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin,” tulis salah satu pengguna X dengan nada bersyukur.
Pemerintah tentu diharapkan dapat menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan ini untuk menjawab keresahan publik.
Di sisi lain, masyarakat juga menanti langkah konkret guna memastikan stabilitas harga dan daya beli tetap terjaga.
