Warga Desa Perupuk Mengadu Ke BPI KPNPA RI Batu Bara, Azizi: Tudingan Itu Tidak Benar

  • Whatsapp

BATU BARA, PilarAktual.com – Gonjang-ganjing sengketa kepemilikan hak atas tanah masyarakat Desa Perupuk yang diduga masuk areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kelompok tani pencinta mangrove masih belum mendapatkan kepastian. Pasca pemasangan Plank oleh dinas kehutanan provinsi sumatera utara, Masyarakat desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh Pesisir, mengadukan nasib permasalahan yang mereka hadapi ke Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Batu Bara, beberapa hari yang lalu.

Saling umbar pernyataan antara warga masyarakat setempat disekitar pantai sejarah dengan Kelompok tani pencinta Mangrove yang diketuai Pak Azizi sebagai pemilik izin IUPHKm pun kian memanas.

Pada Selasa (8/12/2020) reporter kami melakukan konfirmasi kepada Pak Azizi terkait tudingan warga yang selama ini merasa tidak pernah dilibatkan atau menerima sosialisasi dari kelompok tani pencinta mangrove akan program kerjanya hingga tudingan tidak adanya komunikasi itu dibantah oleh pria yang mengaku sudah membentuk kelompok tani ini sejak tahun 2003.

Baca Juga :   Dikabupaten Boltim, Wabup Irup Peringatan HUT ke - 55 Provinsi Sulawesi Utara

” Tudingan itu tidak benar, hampir semua warga yang tinggal di Pantai sejarah ini adalah anggota HKM. Kepala dusun 1 Anggota HKm. Adik kepala desa, Pak Ismar Khomri, Heriyal itu Anggota HKm. Jadi kalo mereka bilang tidak transparan itu hal biasa. Dulu ketika saya bicara kita kelola hutan kemasyarakatan ini akan besar banyak yang tidak percaya. ketika HKm usianya sudah dua tahun berjalan kita bangun pantai sejarah ini mereka tidak mau bergerak kok bagi mereka kan ini masih mimpi. Namun hari ini ketika semua terjadi dan booming dan terlihat ini peluang lalu mereka sebagai pemuda daerah merasa kok tidak diikutkan itu hal-hal yang wajar,” terang Azizi menceritakan.

Ketika ditanyakan kepadanya terkait sengketa lahan tanah masyarakat yang masuk areal IUPHKm, dirinya mengaku tidak merasa bersengketa dengan masyarakat.
” Kami berkelompok tidak pernah merasa bersengketa atau mencaplok tanah masyarakat selama itu datangnya dari pusat menyatakan itu adalah kawasan hutan. Jadi kalau ada yang merasa itu tanah dia punya, pernah diduduki, pernah dia beli ya silahkan mereka gugat ke Negara, bukan gugat ke saya. Misal Pak Elfi Haris dia tidak pernah dudukin tanah ini, dia tidak punya kios, ya bagaimana saya tau ini dia punya,” ungkapnya lagi menceritakan.

Baca Juga :   Teluk Belanga Ciri Khas Busana Melayu Batu Bara

Ia pun mengungkapkan bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah tau dari dulu bahwa desa Perupuk ini adalah kawasan hutan.
” Masyarakat ini keliru, dari dulu sudah tau dari SK 44 sampai 579 bahwa ini adalah kawasan hutan. Mulai dari dusun 1 dusun 2 sebelah laut tidak memiliki sertifikat karena ini kawasan. Itulah kenapa dahulu mereka terganjal untuk mengurus sertifikat ini karena ini adalah kawasan hutan. Jadi mereka harus dapat rekomendasi dari kehutanan,” tambahnya menjelaskan.

Sebelumnya pada Senin (23/11/2020) lalu Kadisparpora Kabupaten Batu Bara, Safri Musa, saat dikonfirmasi oleh reporter kami via telpon seluler, ditanyakan dasar izin lahan kepemilikan tanah di Pantai sejarah untuk membangun, dirinya menjawab bahwa pembangunan itu berdasarkan konfirmasi ke Pak Azizi yang mengatakan penguasaan tanah olehnya.

Baca Juga :   Rizal Syahreza Nyatakan KSJ Batu Bara Akan Kunjungi Kenaziran Masjid Dan Kaum Duafa Antisipasi Dampak Virus Corona

” Kita kan konfirmasi nya ke pak Azizi, itukan dia bilang bahwa dia menunjukkan surat atas penguasaan tanah lah, kan artinya kan bukan saya yang menanyakan langsung. Tapikan ada beberapa anggota saya menanyakan pada pak Azizi bahwa tanah ini dalam tanah ini. Kan itu ada beberapa dinas yang kolaborasi. Ada dinas pariwisata, ada dinas PUPR, ada nanti dinas koperindag. Kalau tidak salah saya ada empat itu,” tegas Safri.

Ketika ditanyakan jika ada masyarakat setempat yang komplain terkait tanah nya digunakan dalam mendirikan bangunan tanpa izin, ia menjawab mempersilahkan kepada masyarakat dapat hadir ke kantor tempatnya bertugas untuk lakukan konfirmasi.

” Jadi jika ada masyarakat secara sah memiliki tanah itu ada legalitas kepemilikannya boleh aja komplain gak apa-apa kan. Datang ke kantor dan konfirmasi,” jelasnya menuturkan. (AD)

Pos terkait