Terkait Permberhentian Kades Sekly, DPD KPPPI Malut Menilai Tidak Mendasar

Foto Istimewa: Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin / Rustam (PA)

TERNATE, PilarAktual.com- Sikap Bupati kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Terkai pemberhentian Kepala Desa Sekely Kecamata Gane Barat Selatan oleh Bupati Halmahera selatan beberap pekan lalu membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesi (KPPPI)  Maluku Utara (Malut), Muhammad Saifudin  Geram dan Angkat Bicara.
Hal ini disampaikan Ketua DPD KPPPI Muhamad Saifudin Mengatakan, Langkah Bupati Halmahera Selatan Bahraen Kasuba yang mengambil kebijakan untuk memberhentikan Kepala Desa Sekely tidak selektif dan tidak mendasar (inkonstitusional) dengan beralasan bahwa Kepala Desa tidak berada di Desa pada saat gempa.
“Iya, Bagi saya langkah Bupati memberhentikan Kepala Desa sekely tidak selektif dan tida mendasar atau inkonstitusional jika alasanya kades tidak berada di desa saat gempa,  ini kan lucu” ungkap Muhammad saifudin kepada Media ini saat ditemui di Sekertariat kelurahan Kalumata ternate selatan. Selasa (13/8/2019).
Lanjut Amat sapaan akrab Muhammad Saifudin juga menyampaikan kebijakan tidak selektif ini seharusnya. Bupati juga memecat Camat Gane Timur Selatan Malik Marasaoly karena tidak berada di tempat tugas hingga hari ke empat pasca gempa dan pemecatan ini tida mendasar karena tidak sesuai dengan permendagri Nomot 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Alasannya apa, “Muhammad saifudin juga mempertanyakan pada pasal mana bupati halsel jadikan asumsi sebagai acuan memberhentikan kepala desa sekely.
” Ini Artinya menandakan bupati Halsel lalai dalam aturan yang suda di terapkan dalam kemendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.”ujarnya.
Lanjut lagi Pria asal Gane memaparkan Barati ini juga mendesak Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba agar segera mencabut SK pemecatan Kepala Desa Sekely karena di anggap tidak selektif dan tidak mendasar (inkonstitusional)
Amat pun mengancam jika dalam waktu dekat Bupati tidak mencabut SK pemberhentian tersebut, pihaknya akan memfasilitasi pihak yang di rugikan (kepala Desa Sekely) untuk mengambil langkah hukum.
“Karena atas nama pribadi maupun kelembagaan mendesak bupati halmahera selatan Bahrain Kasuba agar dalam waktu dekat (Decade) segera mencabut kembali SK pemecatan Kepala Desa Sekely karena tidak Selektif dan tidak mendasar,
Jika tidak saya siap memfasilitasi pihak yang merasa di rugikan untuk mengambil langkah hukum” tutup amat dengan nada kesal terhadap kebijakan bupati halsel. (Red)