Sidang Lanjutan Terhadap Pjs Bupati Minsel ‘Meiky Onibala’ Mangkir

  • Whatsapp

Amurang, PilarAktual.com – Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa yang dilayangkan sejumlah LSM dan Ormas yang yang tergabung dalam Aliansi Ormas/LSM Minahasa Selatan terus bergulir di Pengadilan Negeri Amurang, Selasa (17/11/2020).

Kali ini tahap mediasi memasuki minggu ketiga, sementara pihak penggugat yakni Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Minsel, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minsel, Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Minsel, kesemuanya hadir dan diwakili kuasa hukum pada kantor MRTielung Law Office.

Bacaan Lainnya

Sedangkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs Meiky Onibala MSi tidak hadir lagi karena alasan berhalangan lagi dan hanya mengutus, Advokat LKBH Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Proses persidangan mediasi tetap berjalan dimpimpin Hakim Mediator DR BM Cintia Buana SH MH. Dan kali ini masih belum mendapat hasil karena Pjs bupati Meiky Onibala masih diberikan satu kali kesempatan untuk hadir.

“Ya, masih diberikan kesempata untuk hadir. Tentu kami akan berusaha agar dalam proses mediasi ini, yang bersangkutan bisa menghadiri secara langsung. Tapi memang agendanya padat. Minggu depan akan diusahakan,” ujar Advokat Nootji Karamoy SH, kuasa hukum Pjs Bupati Minsel.

Sementara itu, dari pihak Penggugat, juga mempersilakan agar, Pjs Bupati bisa dihadirkan. “Tentunya itu semua yang kita harapkan, proses mediasi tentunya menghendaki yang bersangkutan untuk turut hadir secara langsung bersama kuasa hukumnya. Hal ini sudah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dipersidangan yang anatara lain isinya adalah adanya kewajiban bagi para pihak atau inpersoon untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter atau di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan,” ujar kuasa hukum penggugat Advokat Maykel R Tielung SE SH MA.

Menurut Ketua INAKOR Minsel Noldy Poluakan, kita ini adalah masyarakatnya beliau Bupati kita maka ketika ada sengketa atau permasalahan seperti ini seharusnya Pjs datang sekaligus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat.

“Ketika ada permasalahan seperti ini, supaya masyarakat bisa jadikan panutan, kami tidak menganggap Beliau itu musuh atau lawan tapi kami menyikapi ini sebagai bentuk tahapan serta proses hukum yang benar dan konstitutsional ketika terjadi persoalan seperti ini,” pungkas Noldy.

(*/Heisye)

Pos terkait