Foto: Mantan Kadis PUPR Malut Jafar Ismail saat diwawancarai media di depan kantor Kejati

TERNATE, PilarAktual.com – Mantan Kepala dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Jafar Ismail Senin (27/7) kemarin diperiksa oleh penyidik bindang Inteljen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Mantan Jafar Ismail itu diperiksa terkait dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi anggaran Pembangunan Bendungan tahap I di Wayamli Kabupaten Halmahera Timur, (Haltim) Provinsi Maluku Utara.

Usai diperiksa Jafar Ismail saat ditemui sejumlah Awak media mengatakan kedatangan dirinya ke kejati Malut dalam rangka silaturahmi.

“Saya datang hanya sekedar bacarita biasa bersama pak kajati Malut Errlyl Prima Putra Agoes,” Kata Jafar Ismail Selasa (28/7/2020)

Informasi yang dihimpun media ini Dugaank kasus korupsi pembangunan Tahap I Wayamli yang dikerjakan PT. Sari Canggi Perkasa saat  ini tim penyidik gencar- gencar melidik. Sebab, ada keterlibatan mantas kepala dinas dan kontraktor pelaksana.

Baca Juga :   Labuha Open Turnamen 2020, kalahkan Piala Bupati Cup

Terpisah kasipenkum Kejati Malut, Richard Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan perihal kedatangan mantan kadis PUPR Malut, Jafar Ismail di Kejati Malut.

“Iya benar, tetapi belum diketahui pasti maksud kedatangan beliau. Nanti di cek dulu, kalau memang kedatangan beliau ada kaitan dengan proyek wayamli,”Singkat Richard.

Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan tahap I di Wayamli Kabupaten Halmahera Timur, (Haltim) melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 senilai Rp.14,3 miliar lebih itu terdapat indikasi Korupsi. Dimana, dalam tahapan proses pekerjan berjalan, matrial seperti pasir dan batu yang di gunakan untuk fisik bangunan diangkut dalam Kali/sungai tampa dibayarkan ke masyarkat Desa trans Wayamli.

Baca Juga :   GPII Batu Bara Gelar Safari Takjil

Proyek bendungan Wayamli yang di kerjakan pada tanggal 18 mei 2018 lalu dikerjakan oleh PT. Sari Canggi Perkasa direalisasikan langsung oleh Dinas Pekerjan Umum (PUPR) Provinsi Maluku Utara dengan nomor kontrak: 600.610/SP/KONTRAK/DPUPR-MU-SDA-APBD-DAK/Fsk.04/2018 tertanggal 18 mei 2018 dengan Kontarktor Pengawasan PT.Oseano Adhita Prasarana. (Tim/Red)