PPK Dikbud Dan Ketua Pogja I Malut Di Periksa Penyidik Kejati Malut

Foto Dua Pejabat Pemprov Malut

TERNATE, PilarAktual.com – Dua pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yakni ketua kelompok kerja (Pokja) II Unit Pelaksana Lelang (ULP) Malut, Rezza dan Pejabat Pembuat Komite (PKK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Jainudin Hamisi di periksa oleh Penyidik Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Dalam pemeriksaan kedua pejabat Pemprov Malut tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana kejahatan korupsi berupa Markup anggaran pengadaan 1 yunit kapal untuk jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) Sekolah Menenggah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) senilai 7,8 miliar yang diduga bermasalah.

Untuk bantuan pengadaan satu  yunit kapal diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2019 senilai 7,8 miliar di peruntukan Sekolah (SMK) Swasta di Kabupaten Halsel yang telah di kerjakan oleh PT.Tamalanrea Karsatama yang beralamat di jalan Am. Kamaluddin No.180 Kelurahan Salero Kecamatan Kota ternate.

Pejabat Pembuat Komite (PKK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut Jainudin Hamisi usai diperiksa oleh penyidik Kejati Malut kepada wartawan mengatakan dirinya memenuhi panggilan penyidik ini untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satu (1) yunit kapal bantuan SMK Swasta di Halsel yang diduga ada temuan.

Menurut Jainudin berdasarkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga terjadinya kapal ini untuk bantuan ke SMK Swasta yang ada di kabupaten Halsel dari Dinas Dikbud Malut dan untuk pengadaanya baru dianggarkan tahun 2019.

Dari situlah sehingga dari Dikbud Malut melalui PPK untuk mengurus pengadaan bantuan kapal ini mulai dari pengurusan DIPA, harga kapal,dan kapan penyelesaian pembuatan kapal hingga selesai untuk kebutuhan jurusan NKPI terhadap SMK Swasta di kabupaten Halsel.

Sedangkan untuk nilai kontrak itu yang tercantum dalam juknis semuanya senilai 7,8 miliar tetapi untuk nilai harga 1 yunit kapal seharga 3,1 miliar dan anggaran sisanya itu untuk simulator dan dari perjanjian kerja sama antara perusahaan yang tender dengan kami sehingga kami tinggal terima bersih.

Tetapi, di dalamnya terdapat ada temuan dalam kasus ini, sehingga saya di panggil oleh penyidik Kejati Malut untuk dilakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap kasus ini.

“Mereka (red) penyidik hanya menanyakan kepada saya dalam kasus ini sumber dana dari mana dan dari total nilai 7,8 milyar ini rincianya apa apa,” kata Jainudin kepada wartawan di halaman kantor Kejati Malut pada Senin (21/1/2020).

Jainudin juga menambahkan, dirinya diperiksa ini, baru kali pertama dan penyidik menanyakan kasus mulai dari pertama hingga terakhir.

Sementara itu, ketua kelompok kerja (Pokja) II Unit Pelaksana Lelang (ULP) Malut, Rezza usai diperiksa dirinya menyampaikan berdasarkan Pokja II kami hanya berpatokan ke juknis lelang dan itu yang sudah saya berikan keterangan kepada penyidik kejati Malut.

Dari proyek ini yang pemenang hingga tender dari perusahaan PT.Tamalanrea Karsatama yang beralamat di jalan Am. Kamaluddin No.180 Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara yang direktur utamanya itu atas nama Ibrahim Ruray.

Terpisah dari itu, Asisten Intelijen (Asisten) satu (1) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Putu Gede Astawa ketika dikonfirmasi wartawan dirinya menyampaikan untuk persoalan pemeriksaan kasus anggaran pengadaan 1 yunit kapal untuk jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) Sekolah Menenggah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) senilai 7,8 miliar jangan dulu di publikasi.

Kerena sesuai aturan tidak bole jangan dulu buat beritanya kami belum bisah memberikan komentar karena sesuai penyelidikan tidak bole jika saya memberikan komentar maka akan disalahkan oleh pimpinan.

“Jangan dulu buat beritanya tidak bole,” kata Putu dengan nada kasar kepada beberapa wartawan ketika melakukan konfirmasi terkait pemeriksan tersebut. Nanti ya baru saya berikan komentar kalau sekarang jangan dulu,” ucapnya.

Sekedar diketahui kedua pejabat Pemprov Malut diperiksa dari pagi hingga sore yakni Jainudin Hamisi diperiksa mulai pukul 10.00 hingga 12.30 WIT dan dilanjutkan pada pukul 14.21 hingga pukul 16.00 WIT.

Untuk ketua kelompok kerja (Pokja) I Unit Pelaksana Lelang (ULP) Malut, Rezza diperiksa sekitar pukul 9.30 hingga 13.00 kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIT,” pungkasnya.(Tam)