LABUHANBATU, Pilaraktual.Com- Penegakan hukum dimulai dari penyuluhan hukum yang bertujuan mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum, ini adalah tema kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Kodim 0209/LB di Aula Abdi Karya Manunggal jalan Pramuka, kelurahan Padang Matinggi kecamatan Rantau Utara kabupaten Labuhanbatu, Senin (09/11/2020)

Tim penyuluh hukum Kodam I/BB ini hadir ke Kodim 0209/LB untuk memberi arahan dan sosialisasi hukum dalam penerapan pelaksanaan tugas sebagai Prajurit TNI, agar para personel TNI di wilayah Kodim 0209/LB mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan koridor hukum militer.

Adapun Tim penyuluh hukum diketuai Letkol Chk Jenhery Marpaung, SH.MH jabatan Kalakdukbankum Kumdam I/BB, Letda Chk Usman Sugianto, S.H jabatan Anglak Dukkum Gol. VIII Kumdam I/BB dan Kakumrem 022/PT Mayor Inf Zul Fadli, S.H.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan penyerahan Buku panduan penyuluhan hukum dari ketua tim kepada Kasdim 0209/LB.

Baca Juga :   Kodim 0708/Purworejo bersama SMK TKM Purworejo selenggarakan Kemah Bakti Saka Wira Kartika

Dalam sambutan Kasdim 0209/LB Mayor Arh Muji Santoso mengatakan, Permohonan maaf karena Komandan Kodim 0209/LB tidak bisa bergabung bersama kita, dikarenakan ada kegiatan di luar kota, dan saya ucapkan selamat datang di Kodim 0209/LB untuk memberikan arahan serta masukan bagi personel Kodim 0209/LB, terkhusus dalam menghadapi Pilkada tahun 2020 ini, ujarnya

Letkol Chk Jenhery Marpaung, SH.MH, mengatakan saat pemberian materi hukum, “Netralitas TNI dalam Pilkada adalah harga mati, jadi jangan sampai dari rekan personel Kodim 0209/LB mencederai netralitas tersebut,” tegasnya

Sesuai undang-undang Hak memilih berlaku bagi Istri/suami dan anak prajurit yang merupakan hak Individu, jadi kita sebagai aparat Negara jangan pernah untuk mempengaruhi pilihannya, tambah Letkol Marpaung

Kami Hukum Kodam I/BB akan senantiasa memberikan pengawasan dan pengendalian kepada anggota TNI, apabila tidak Netral, kami langsung memberikan sangsi dan melanjutkan proses Hukum apabila terbukti tidak Netral dalam pelaksanaan Pilkada.

Baca Juga :   Karena Mendukung Jokowi, Rhenald Kasali Dikambinghitamkan

Sangsi bagi PNS, TNI dan Polri apabila terlibat dalam kegiatan berkampanye yaitu Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun, denda paling besar 12 Juta Rupiah (Pasal 494 dan 280) UU RI No 7 Tahun 2017.

Saya tekankan juga disini, Bagi anak dan keluarga kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial sudah banyak contoh yang tidak baik, tentunya ini dapat menjadi pembelajaran kita sekalian, tegasnya

Dalam membina hubungan rumah tangga jalanilah hubungan yang harmonis dengan keluarga, karena ini menjadi motivasi penyemangat kita dalam pelaksanaan tugas kedepannya, tutur Kalakdukbankum Kumdam I/BB

Kakumrem 022/PT Mayor Inf Zul Fadli, S.H mengatakan dalam kegiatan tersebut, Produk hukum atau acuan hukum sekarang sudah jauh berbeda dengan dahulu, jadi sebagai aparat Negara kita harus mematuhinya dan jangan bertindak semena-mena atau bersikap arogan yang hanya menimbulkan permasalahan dan merugikan diri kita sendiri, ujarnya

Baca Juga :   Kapolres Minahasa Berikan Dukungan Moril Saat Cek Kesiapan Personil BKO Mabes Polri

Penekanan bagi Istri/Suami dan anak yang salah dalam menggunakan medsos seperti menyebarkan berita bohong, memposting hal-hal yang tidak pantas, mencela, mencaci dan menyinggung hati masyarakat terutama dilingkungan TNI maka yang akan di proses adalah suaminya yang berprofesi sebagai prajurit TNI, tegas Kakumrem 022/PT

Tampak hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum antara lain, Danramil jajaran, Perwira Staf Kodim 0209/LB, Dankipan C Yonif 126/KC Lettu Inf Tommy Marselino Joostenzs beserta anggota, Anggota Subdenpom I/1-2 Rantauprapat dan Personel Kodim 0209/LB serta PNS.( admn).

*Bersama Kita Bisa, Berbuat Yang Terbaik*