PB Hipmamoro Ketuk Keras Putusan Bebas Terdakwa Greis Yakop Dan Menilai Kejari Sangat Menyalahi Konstitusi

Foto Masa Aksi Yang Terhimpun Pengurus Besar HIPMAMORO, ( Foto Istimewa: Utam/ PA)
TERNATE, PilarAktual.com – Sejumlah Masah Aksi yang terhimpun dalam pengurus besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPMAMORO) Kabupaten Pulau Morotai mengutuk keras putusan bebas terdakwa Greis Yakop terkait kasus army dock atau pembaptisan masal oleh Pengadilan Negeri Tobelo pada (02/9/) pekan Kemarin. Pengutukan tersebut ini dilakukan dengan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut), Jln. Yakup Mansur No 1, Kel.Kampung Pisang, Ternate Tengah, Selasa (10/09/2019).
Aksi ini dilakukana. Karena mereka Pengurus Besar Hipmamoro menilai dalam penanganan kasus army dock atau pembaptisan masal terhadap 500 pelajar oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) dengan modus sosialisasi Narkoba oleh Kejari Pulau Morotai sangat tendensius dan sangat menyalahi konstitusi yang berlaku.
“Di dalam KUHP pasal 156 huruf a telah jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengelurkan pendapar dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang anut Indonesia atau bermaksut supaya orang tidak menganut agama apapun. Dan ini tentunya putusan bebas meruapakan suatu hal yang ganjil,” teriaknya Kordinator Aksi, Taufan Baba di kejati malut.
Lanjut Taufan, Kasus yang telah mengguncak psikis dan akidah islamiyah anak-anak Morotai Selatan merupakan suatu sejarah pahit di pulau Morotai. Sehingga kami menuntut agar Kejati Malut mengevaluasi kinerja Kasi Pidana Umum Kejari Morotai dalam menangani kasus army dock yang terkesan masuk angin, “Tutup Taufan .
Sementara Kubais Kuto,  juga sala satu orator Hipmamoro menyikapi, dalam perkara kasus army dock, bahwa terdapat ada sejumlah keganjalan ketika penetapan tersangka hanya tersangka tunggal yang di tetapkan. Ini angatlah aneh jika dilakukan sendiri tampa ada keterlibatan pihak lain.
“Ini kasus yang sangat menjadi perhatian masyarakat Malut, sehingga harus jelas proses dan tuntutannya. Apalagi ada dugaan kuat keterlibatan istri Bupati Kabupaten. Pulai Morotai sebagai penyelenggara kegiatan tersebut,” ujar Kubais Kuto diselah-selah audens dengan pihak Aspidum Kejati Malut.
Terpisah. Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Kejati Malut, Hartawi ketika ditemui awak media usai Audens menjelaskan, ada tiga kasus pembaptisan atau army dock yang mungkin memiliki satu kesatuan dengan modus yang berbeda-beda. Akan tetapi menurut hakim perbuatan itu terbukti dilakukan akan tetapi bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging). Sehingga putusan hakim adalah bebas atau dalam istilah hukumnya bebas lepas yang diterima oleh terdakwa Grein Yakop.
“Kasus tersebut, ada 3 kasua dua ditangani oleh polda Maluku utara, dan satunya lagi oleh Polres Pulau Morotai. Untuk Morotai, antara Penyidik dan Jaksa bersama-sama menahan tersangka hingga proses ini di Pengadilan Negeri suda selesai. Bahkan dalam proses penanganan perkara, tersangka tidak pernah ditangguhkan oleh pengadilan. Dan Kejari pun menuntut 2 tahun penjara, namun ternyata hakim berpendapat lain dan memutuskannya Onslag,” kata Hartawi, Asisten aspidum kejati malut. 
Hartawi juga menambahkan, Setelah mendapat informasi dari Kejari Morotai, kami langsung memerintahkan untuk melakukan upaya hukum Kasasi agar prosesnya hukumnya berlanjut. 
“Untuk di Ternate dan Tidore, juga sudah masuk dalam pembacaan tuntutan yakni selama 2 tahun. Dan hari ini di Ternate, kita sudah membacakaan replik pembelaan dari kuasa hukum terdakwa dan untuk di Pengadilan Negeri Tidore besok akan di lakukan Replik,” tutupnya Aspidum.(Red)