Optimalisasi Pemanfaatan Potensi SDA Perikanan Dan Kelautan Serta Pengelolaan Kawasan Pesisir Pantai di Batu Bara

  • Whatsapp
Oleh : Ir. Azwar Hamid M.Sc
ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Batubara (DPD PNTI Batu Bara ) 
Kabupaten Batubara dengan jumlah penduduk lebih dari 409.091 jiwa berada pada kawasan pesisir Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang sangat potensial dan prospektif dalam upaya peningkatan ekonomi Batubara khususnya bagi masyarakat nelayan yang berada pada kawasan pesisir pantai  Batubara, dengan panjang garis pantai 62 km, memiliki 2 (dua) buah pulau kecil yaitu pulau Salah Namo dan Pulau Pandang yang berbatasan langsung dengan dunia dan akses pasar internasional Singapura dan Malaysia. 
Diketahui bahwa lebih dari 70% (286,363) jiwa masyarakat Batubara berada pada kawasan pesisir pantai sehingga tidaklah berlebihan bila Batubara merupakan kabupaten pesisir. Hanya kec. Lima puluh kota, Datuk Tanah Datar, Sei Balai, Air Putih dan Laut Tador tidak berapliasi langsung dengan kawasan pesisir pantai.  
Saat ini, diyakini kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir pantai utamanya nelayan tradisional berkehidupan miskin. Hasil tangkapan ikan dari tahun ke tahun sejak 1975 cenderung dan terus menurun. Tidaklah heran sebagian dari nelayan beralih profesi dan atau migrasi ke kabupaten tetangga dan lainnya seperti ke Medan maupun Tapanuli Tengah mencari kehidupan untuk anak dan keluarganya. Hal ini terjadi antara lain disebabkan: Tutupan terumbu karang di kawasan perairan Batubara rusak parah mengarah hancur total, mengindikasikan wadah berlindung, bermain bagi ikan dan  biota laut cenderung hilang. 
Replanting terumbu karang membutuhkan 10 tahun untuk perolehan ukuran 10 cm. Menumbuhkan terumbu karang membutuhkan waktu yang lama. Kerusakan terumbu karang utamanya disebabkan beroperasinya pukat harimau/ Tarik/ Trawl dan sejenisnya (tidak ramah lingkungan) yang beroperasi pada zona dibawah 6 mil laut yang notabene lebih diperuntukkan kepada nelayan tradisional. Pelarangan dengan Kepres 39 thn 1980 tidak efektif berlaku pada kawasan perairan pantai Timur Provinsi  Sumatera Utara. Sehingga menimbulkan konflik antar nelayan besar dengan nelayan tradisional yang berkepanjangan. 
Sementara itu kawasan hutan mangrove yang juga sangat penting bagi tumbuh kembangnya ikan, udang dan kekerangan, mengalami alih fungsi dan terjadi penebangan liar dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
Sejalan dengan hal diatas kondisi Geofisik kawasan pesisir pantai Batubara 0 – 1,5 meter Dpl yang mengindikasikan bahwa kawasan pesisir berpotensi banjir dan masuknya air laut ke daratan utamanya terjadi pada saat musim hujan (Oktober- Desember) diperparah lagi pada saat pasang perbani/ pasang besar (purnama), sehingga wilayah pesisir pantai cenderung kumuh akibat bahan bahan buangan/ sampah  dari daratan diantarkan kembali oleh air laut ke daratan (sampah menumpuk). Kondisi ini memicu tumbuh kembangnya berbagai penyakit.
Hutan mangrove selain  berfungsi menahan terjangan ombak yang dapat mengikis dan merusak bibir pantai (abrasi), juga berfungsi sebagai Fishing Ground (memijah) tumbuh kembangnya ikan, udang, kepiting dan kekerangan serta biota lainnya yang sangat berguna bagi ekosistem kawasan pesisir pantai. Rusaknya mangrove menyebabkan terjadi percepatan pengikisan (abrasi) pantai utamanya dekat dengan kawasan pemukiman yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu diyakini bahwa perusakan ekosistem kawasan perairan pesisir pantai Batubara sangat erat kaitannya percepatan terjadinya kemiskinan yang berkepanjangan. 
Dengan demikian maka sudah saatnya perhatian semua pihak komponen, elemen, tokoh masyarakat maupun pihak eksekutif, legislatif, yudikatif apatah lagi nelayan besar maupun kecil sebagai pelaksana di lapangan untuk dapat memberikan perhatian yang serius, berpihak pada nelayan berkeadilan dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, laut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat kawasan pesisir utamanya bagi nelayan kecil yang tentu jumlahnya lebih besar.
Sejalan dengan kondisi existing di atas, maka dipandang perlu adanya solusi alternatif yang dapat diterima masyarakat dapat diaplikasikan, berwawasan lingkungan serta  diyakini sebagai upaya peningkatan ekonomi kawasan pesisir utamanya nelayan tradisional antara lain : 
1. Optimalisasi rumponisasi pada kawasan perairan pesisir pantai pada zona dibawah 6 mil laut Batubara.  
2. Optimalisasi penanaman mangrove pada kawasan perairan pesisir pantai yang landai di Batubara.                        
3. Rekonstruksi pemecah ombak pada kawasan pesisir pantai yang rawan terjadinya kerusakan/ pengikisan (abrasi) dan intrusi air laut.                 
4. Pembuatan data Base potensi perikanan dan kelautan Batubara.
5. Rencana zonasi kawasan perairan  pantai pesisir dan pengelolaan pulau pulau kecil terdepan.     
6. Indentifikasi dan rehabilitasi jaring pengganti pada pukat tarik/ trawl secara berkala yang ada di Batubara.
7. Bantuan jaring, cold box, Sea Life dan sarana lainnya dibutuhkan oleh nelayan tradisional (Bukan bantuan kapal). 
8. Intensifikasi Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka optimalisasi perairan umum untuk budidaya ikan air tawar. 
9. Optimalisasi pemanfaatan lahan tambak terlantar.
Penurunan Produksi dan produktifitas perikanan tangkap erat kaitannya dengan rusaknya ekosistem perairan pantai Batubara sejalan dengan terjadinya peningkatan kemiskinan bagi masyarakat pesisir pantai utamanya bagi nelayan tradisional. Perlu disadari bahwa kawasan perairan kabupaten Batubara merupakan bagian dari Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang notabene over load alat tangkap dan over Fishing.  Sangat diyakini bahwa upaya proses percepatan peningkatan ekonomi masyarakat utamanya  nelayan yang berada pada kawasan pesisir pantai akan terwujud.
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa belum adanya keberpihakan, yang berkeadilan untuk masyarakat Batubara sesuai cita cita luhur para pejuang pemekaran Batubara. Padahal, Potensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kabupaten Batubara cukup besar. 
Penulis adalah Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara 

Pos terkait