LBH Justice Halsel, Soroti Penggunaan ADD dan DD

Foto istimewa Ismit Usman Sekertaris YBH Justice Halsel, Foto (Bar/PA)
LABUHA, PilarAktual.com- Menelaah Proses hukum atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) yang dapat melibatkan 32 Desa, terkait alokasi anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada Tahun 2017-2018.
Atas dugaan tersebut, Dengan total kerugian Negara sebesar Rp.3,5 Miliar (tiga koma lima miliar) yang ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel) berdasarkan rekomendasi hasil Audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang di serahkan pada Tanggal 26 Februari 2019 ke penyidik Kepolisian Resor Polres halsel.
Sehingga sampai saat ini tidak ada kejelasan atau pun kepastian hukum. Sehingga dalam Penanganan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) di 32 Desa dianggap Fiktif. 
Hal tersebut dapat di tanggapi, Ismit Usman Sekertaris YBH Justice Halsel kepada reporter PilarAktual.com melalui rilisnya, jumat (15/11/2019) mengatakan. Terkait pernyatan Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Slamet AK melalui media online Kamis (14/11/) pekan kemarin yang mengklaim bahwa Pengelolaan Dana Desa (DD) di Halmahera Selatan (Halsel) mulai efektif, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 32 Desa dapat Mencuat.
” Karena dalam isi pernyatan kepala inspektorat Halmahera Selatan Slamet AK bahwa kasus dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang suda merugikan keuangan Negara sebesar Rp.3,5 Miliar itu akhirnya Kepala Desa mulai ramai-ramai melakukan pengembalian setelah pihak Polres Halmahera Selatan melakukan proses hukum, ” Ujar Ismit
Namun, perlu dipertanyakan ada sekitar 6 hingga 7 Desa sampai sejauh ini belum mengembalikan uang Negara sesuai hasil pemeriksaan inspektorat Halmahera selatan.
Karena kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana Desa yang dapat melibatkan 32 Desa, dengan total kerugian Negara sebesar Rp.3,5 Miliar, seharusnya proses hukum tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Sekalipun ada temuan  ataupun adanya penyalahgunaan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan, penyilidikan,  yang bersangkutan dimintai mengembalikan  atau pengembalian, bukan berarti proses hukum penindakananya dihentikan,” jelasnya
Lanjutnya ismit mengatakan, sementara proses  tetap berjalan sesuai mekanisme dan prosedur hukum dan undang undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
“Anggaran dana Desa jika di salagunakan maka hukum wajibnya. sesuai dengan stekment presiden lewat kaki tangan dalam hal ini menteri dalam negeri (mendagri) masyarkat harus kawal jika ada penyelagunaan segera dilaporkan,” pungkasnya
Menutup rilis tersebut ia menerangkan Berdasarkan Pasal 4 UU No.20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi.

  1. “ Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana, hukum pidana tetap berjalan tidak bisah tidak ini amat dan perintah  undang undang,” tutupnya. (Red)