Ketua INAKOR Minsel Cek Permasalahan BPJS Daerah Yang Tak Berlaku Lagi

  • Whatsapp

Minsel, PilarAktual.com – Ketua INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) Minahasa Selatan (Minsel) Noldy Poluakan pada hari Jumat 17/01/2020, turun langsung ke lapangan mengecek permasalahan BPJS Daerah yang tidak berlaku lagi.

Yang di kunjungi oleh Noldy Poluakan, RSUD Minsel di Teep, RS. Kalooran GMIM di Amurang, Dinas Kesehatan Minsel, dan kantor BPJS di Amurang.

Bacaan Lainnya

Menurut Poluakan, keterangan yang di dapat dari sumber yang terkait, Dirut RS Daerah menjelaskan bahwa benar pertanggal 01/01/2020, BPJS yang di biayai oleh daerah tidak bisakah di gunakan sebab sistem menunjukan bahwa (tidak di tanggung) sesuai penjelasan dari para petugas BPJS yang ada di dua RS ini. Kami tidak bisa berbuat apa apa, jelas Dirut RSUD Minsel, ” Monika Nangoy.

Hal senada juga di sampaikan oleh Dirut RS Kalooran Amurang, benar ter tanggal 01/01/2020 BPJS Daerah tidak lagi berlaku (belum berlaku) sebab tidak di anggar kan lagi oleh pemerintah Daerah, bersabar saja moga moga pata elit kita akan mengkaji kembali sembari menghibur pengguna BPJS ini. Saya juga (Dirut) merasa kasihan melihat orang yang kurang mampu khusus nya untuk mereka yang sakit mau berobat tapi tidak punya uang, ” kata Dirut RS.Kalooran, ” dr.Ellen Renur.

Dari keterangan yang sempat kami himpun yang berasal dari Dinkes, jumlah peserta BPJS Daerah di Minsel sebanyak 74.000 sekian yang saat ini tidak bisa lagi menikmati pengobatan gratis seperti biasa akibat tidak di anggar kan nya BPJS kesehatan oleh pemerintah daerah Minsel.

Penjelasan singkat dari sala satu sumber yang mengetahui persis tentang permasalahan ini, Roby Sangkoy (Rosa) belum di tanda tangani MOU BPJS dengan Pemkab Minsel terkendala masalah data yang tidak valid sumber dari BPS, Capil, KB, Dinsos, Dinkes karena tidak di laporkan yang meninggal berpindah tempat hal ini tentunya akan merugikan keuangan Daerah. Tapi Pemkab Bupati dan Wakil Bupati tetap berpihak kepada masyarakat terkait masalah perawatan gratis, “ungkap Rosa.

Tambah Nopol, apa pun alasan nya para wakil rakyat Minsel mereka gagal dan mengingkari tupoksi mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi tapi juga mereka telah melanggar sumpah dan janji, artinya telah berbohong dan menipu rakyat, “tutup ketua INAKOR Minsel Noldy Poluakan.

(Heisye Lumenta)

Pos terkait