TERNATE, PilarAktual.com Penyidik Kejaksan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut) Melalui Bidang Intelejen terus mendalami dugaan tindak pidana kasus korupsi atas pernyataan modal investasi senilai 5 milyar lebih pada Tahun 2018 di Tiga Perusahan Daerah (Perusda) milik  Pemerintah Kota Ternate.

Diketahui, anggaran pernyataan modal itu sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang diperuntuhkan kepada tiga pimpinan perusda yakni Ramdhani Abubakar selaku Direktur PT. Ternate Bahari Berkesan, Risdan Harlys selaku Direktur PT BPRS Bahari Berkesan, serta  Sarman Saroden selaku Direktrur PT Alga Kastela.

Olehnya itu, dari ketiga pimpinan perusda ini, sudah diperiksa oleh penyidik Kejati Malut beberap bulan lalu untuk dimintai klarifikasi  menyangkut pertanggungjawaban atas temuan BPK tersebut.

Baca Juga :   Wakil Bupati Batu Bara Himbau Masyarakat Jaga Pola Hidup Sehat

Kasi Penkum Kejati Malut Richard Sinaga  mengatakan, dugaan kasus korupsi di tiga perusahan milik pemkot Kota Ternate terus berjalan di meja penyidik.

” Tiga kasus perusda tetap berjalan, sementara proses klarifikasi oleh pihak-pihak terkait yang mengetahui persoalan itu, suda diperiksa”tegas Kasi Penkum Kejati Malut Richard Sinaga
kepada sejumlah awak media, Selasa (3/11/2020).

Lebih lanjut Juru bicara Kejati Malut juga menambahkan, dalam dugaan kasus ini  siapun yang terlibat akan diundang untuk dimintai klarifikasi terkait laporan yang disampaikan LBH Peta Malut. Termasuk masing-masing pimpinan Perusda itu apabila tim penydik masih membutuhkan klarifikasi tambahan tetap dilakukan undangan pemanggilan kembali.

“ Sejauh ini sudah kurang lebih 4 orang yang diperiksa namun karena berjalanya tahapan pilkada sehingga harus dihargai. Jadi tidak ada kasus yang mengendap di meja penyidik. Tetapi akan tetap jalan,” jelas Richard.

Baca Juga :   HAB Ke 74, Bupati Batubara Ajak Umat Tingkatkan Kerukunan

Untuk diketahui dalam dugaan kasus ini sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Taufik Jauhar dan Sekertaris Kota (Sekot) Ternate Jusuf Sunya diundang penyidik untuk dimintai klarifikasi.

Sedangkan pada Selasa  ( 28/7/2020) lalu tiga pimpinan PT. Ternate Bahari Berkesan atas nama Ramdani Abubakar dan  PT BPRS Bahari Berkesan atas nama Risdan Harlys, serta PT Alga Kastela atas nama Sarman Saroden juga telah dimintai klarifikasi.

Klarifiasikasi tersebut tak lain menyangkut laporan dari Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Pembela Tanah Air (Peta) Malut terkait penanaman modal sebesar Rp. 5 Miliar melalui Dana Hibah.

Anggaran senilai 5 miliar tersebut dibagikan ke tigà perusahan sebagai penambahan modal yakni Bahari Berkesan senilai Rp 2.000.000.000, di susul PT. Alga Kastela Rp 1.200.000.000 dan  Apotek Bahari Berkesan senilai Rp 1.800.000.000.

Baca Juga :   Pendirian Posko Tanggap Covid-19 oleh Tim Gugus Tugas Desa Wringinharjo

Perlu diketahui sejak tiga tahun berturut-turut sudah mengalami kerugian dan laporanya tidak diaudit oleh PT. Bahari Berkesan selaku induk dari perusahan daerah dari tahun 2016 sebesar Rp 733.600.000, tahun 2017 senilai Rp 256.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 3.029.000.000.

Hal ini sejalan dengan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Malut karena  belum melakukan analisa terkait kelayakan investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (UN/Red)