LABUHA, PilarAktual.com – Masyarakat Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Orimakurunga yang sudah dilaporkan secara resmi oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD) pada tahun 2018 lalu.

“Saya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap ADD dan DD Orimakurunga selama 4 Tahun berjalan ini. sebab banyak terjadinya kejanggalan yang mengakibatkan kerugian negara,”Ujar Salah Tokoh Pemuda Desa Orimakurunga Fahrudin Ando kepada waratwan, Rabu (28/05/2020).

Pria alumni Universitas Muhammadiya Jokyakarta itu juga mendesak Kejati Malut segera melakukan pemanggilan terhadap Bahmid dan kroni-kroninya yang telah menikmati ADD dan DD selama.Sebab ada dugaan kuat penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) dan (ADD)

Baca Juga :   Setahun Ditreskrimsus Tangani 33 Kasus dan Berhasil Selamatkan Kerugian Negara 7 Miliar

Kedes Orimakurunga Bahmid Kata Farudin, selama ini tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat soal anggaran Dana Desa (DD). Padahal seorang pemimpin harus memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah wajib keterbukaan informasi publik mengenai APBdes terhadap masyarakat.

“percairan Anggaran Dana Desa (DD) tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat sehingga timbul kecurigaan dari masyarakat maupun mahasiswa,”Ungkap Fahrudin.

Fahrudin Juga menilai, ada dugaan konspirasi busuk antara inspektorat Halsel dengan pemdes Orimakurunga. karena selama audit ADD dan DD sejak 217-2018 tidak temuan.

“Inikan sangat aneh dan tidak efektif. karena pengelolaan ADD dan DD orimakurunga selama ini kan sangat jelas menyalahi aturan. Inspektorat Halsel tidak profesional dalam melakukan audit,” Tegas Fahrudin yang juga mantan aktivis Jokja itu.

Baca Juga :   Kades Pahlawan Lihat Peluang Usaha Di Rumah Kreatif GM Batu Bara

Sementara itu sebelumnya Plh Kasipenkum Kejati Malut Zul Alfis Siregar menyampaikan, Kasus Dana Desa (DD) Orimakurunga yang dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Tetap ditindaklanjuti.

“Kasus tersebut kami tetap tindaklanjuti sampai tuntas, jadi masyarakat diharapkan bersabar,”Singkat Zul baru-baru ini. (Tam/Red)