INAKOR Minsel Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Penyelewengan Dana Desa

  • Whatsapp
Noldy Poluakan
Noldy Poluakan.

Amurang, PilarAktual.com – Konsentrasi penanganan COVID-19 di Indonesia dan di seluruh daerah termasuk Minsel sangat maksimal, para tokoh masyarakat dan Pemerhati kebijakan Publik, LSM, ormas sekaligus para birokrasi yang Loyal pada aturan menganggap ada yang dilupakan oleh para penegak hukum terkait Persoalan Urgen yang mestinya berjalan bersama-sama, artinya harus ada perhatian khusus juga terkait dengan kasus-kasus Korupsi dan dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DanDes – DD), Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa khususnya di kabupaten Minsel

Salah satu Pemerhati Kebijakan publik yaitu LSM – INAKOR yang siap selalu mengawal setiap aturan yang termuat dalam UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mestinya harus menjadi Perhatian kita semua karena ini uang negara berarti uang rakyat juga .

Bacaan Lainnya

Hal ini katakan Ketua INAKOR Minsel Noldy Poluakan (Nopol) , menurutnya Dugaan penyelewengan Dana Desa harusnya jadi perhatian khusus para penegak hukum yaitu Kejaksaan , Kepolisian dan Inspektorat yang notabene sebagai Pengawas internal yang di dalamnya ada APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

masih kata Poluakan, “Saya kira ini harus jadi perhatian para penegak hukum di Minsel jangan tebang pilih soal anggaran DanDes dan ADD yang harus diawasi ketat pihak kepolisian , kejaksaan dan inspektorat jangan jadi macan ompong,” tegas Nopol.

Khusus DanDes Nopol mengingatkan beberapa kasus Penting di Minsel ada beberapa Desa yang sudah masuk laporan Polisi dan sudah dalam penyidikan tapi tak ‘ nongol lagi “begitu pula kejaksaan ada beberapa desa status penyidikannya mandek, dua institusi penegak hukum di Minsel ini seolah mempertontonkan permainan ovor bola saja, padahal penyelewengan anggaran terus dilaporkan masyarakat dan LSM.

Contoh kasus yang sempat viral pada waktu itu yaitu Desa Rumoong Bawah, menurut Noldy laporan Dandes ke pihak kejaksaan dan kepolisian sudah perna turun ke lapangan yang sesuai laporan masyarakat beberapa waktu lalu kegiatan pengerjaan Jalan di desa tak sesuai dengan perencanaan bahkan terkesan asal jadi.

“Mana tindak lanjutnya saya tau kejaksaan dan kepolisian perna turun ke desa Rumoong Bawah sesuai laporan yang masuk ke LSM INAKOR MINSEL , tapi tak ada tindak lanjutnya,” tegas Noldy.

Menurut Poluakan, sebagai kepala pemerintahan pasti Ibu Bupati Christiany E Paruntu SE sudah Peringatkan para hukumtua lewat Dinas PMD Minsel dan dalam beberapa kesempatan mengingatkan para Kepada Desa untuk mengolah DanDes harus sesuai aturan dan jangan main-main dengan uang rakyat.

Ketua Inakor Minsel dan seluruh pengurus berharap ada keseriusan dari penegak hukum apalagi Inspektorat dan APIP harus Benar-benar mampu dan profesional menerapkan pengawasan dengan semangat Anti Korupsi dan harus Transparan dan Akuntabel dalam kegiatan dan laporan keuangan Dana di Desa.

(Heisye Lumenta)

Pos terkait