GMP Desak KPK Usut Anggaran DP3A Halsel

0
11

Jakarta, PilarAktual.com – Garda Muda Palapa (GMP) menggelar aksi didepan Gedung komisi pemberantasan Korupsi (KPK), kamis 5 November 2020. Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu mengusut Tuntas kasus Dugaan penyalagunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Kordinator Aksi GMP, Sahrul dalam orasinya di depan gedung KPK mengatakan, bahwa Pagu Anggaran Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dalam LKPJ Bupati Halsel yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak (DP3A) sebesar Rp 5 Miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan sejumlah kegiatan, Namun diduga kuat terdapat adanya penyimpangan/bermasalah.

“Dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Selatan akhir tahun anggaran 2019 terbaca dengan jelas bahwa dana alokasi khusus (DAK) non fisik untuk operasional pergerakan kampung KB dan Desa stunting itu anggarannya sebesar Rp 3.365.300.000,” Ungkap Sahrul.

Baca Juga :   Mandi Belimau Tradisi Melayu Batu Bara Masih Tetap Dilakukan

Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) Non fisik- operasional pembinaan oleh kader itu dianggarkan sebesar Rp. 1.792.800.000 dengan harapan tersedianya kader yang berkualitas yang dapat melaksanakan program KB.

Dari sejumlah kegiatan itu berdasarkan penelusuran GMP bahwa modus sejumlah pejabat itu menyulap anggaran disaat kegiatan di setiap kecamatan. Dimana, per kecamatan dengan total anggaran 40 juta di tarik per kecamatan 10 juta.

“pemotongan itu diduga kuat dilakukan oleh Kabid P3AKB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Erna Yusup. Ia meminta kepada pegawai Kecamatan agar anggaran kegiatan penyuluhan di desa itu sebagian diberikan kepada dinas dan sebagian oleh petugas Kecamatan,”Katanya.

Sahrul juga menyampaikan bahwa Dana yang dibuka oleh petugas Kecamatan untuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bidang P3AKB itu setiap tahun itu mendekati Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena dibuka persatu desa kampung keluarga berencana (KB) itu lebih dari Rp.10 juta dikalikan dengan 30-40 Desa Kampung KB di Halmahera Selatan
(Halsel).

Baca Juga :   FDAK Desak Polda Malut Segera Tetapkan Direktur PT Latara Elektrik Sebagai Tersangka

Bahkan Ada juga keluhan dari petugas penyuluh di desa dimana mereka bekerja sudah bertahun-tahun tetapi upah atau gaji mereka tidak sesuai yang di harapkan. Ironisnya lagi ada petugas kecamatan yang meminta penyuluh di desa untuk tidak membuka mulut soal gaji mereka. Padahal, upah mereka hanya diberikan 3 bulan, sementara mereka bekerja sudah lebih dari 2 tahun lamanya.

Salah satu contoh penyuluh BKKBN Kecamatan Kasiruta Timur ada sebanyak 32 orang yang gaji mereka hanya diterima 3 bulan dan mereka diminta menutup mulut dan tidak boleh saling tanya jumlah Gaji yang diberikan. Padahal gaji atau upah mereka itu Ada satu Desa dapat Rp.
700.000/orang dan ada juga Rp. 800.000 bahkan Rp 900.000.

Baca Juga :   ICM Imbau Keluarga Togale Tak Ikut Demo di KPU dan Bawaslu

Olehnya itu kata Sahul, GARDA MUDA PALAPA meminta agar KPK melakukan penyelidikan terhadap anggaran tersebut.

Adapun terdapat tiga tuntutan,
Pertama, Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agar segera mengaudit Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 Rp. 5 Miliyar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selata.n

Kedua, KPK segera panggil dan periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan, Aisyah Badaruni dan Kabid P3AKB Erna Yusuf

Ketiga KPK segera Tetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Aisyah Badarunt dan Kabid P3AKB Erna Yusuf. (Tam/red)