Gawat..!! Sengketa Lahan Masyarakat Di Pesisir Pantai Sejarah Masuk Babak Baru

0
262

BATU BARA, PilarAktual.com – Gonjang-ganjing sengketa hak keperdataan atas tanah masyarakat pantai sejarah di Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dengan kelompok tani cinta Mangrove masuk ke babak baru.

Hal ini dapat dipastikan setelah pada hari Minggu (20/12) Ramli salah seorang masyarakat setempat yang mengaku memiliki hak keperdataan atas tanah di pantai sejarah mengungkapkan bahwa dirinya dengan belasan masyarakat desa Perupuk pada Jumat (19/12) telah membubuhkan tanda tangan pemberian kuasa hukum kepada team advokasi BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Kabupaten Batu Bara.

” Sudah sekitar 20 orang lebih kurang yang mendaftarkan berkas surat tanah yang sudah lengkap dan telah memberikan kuasa hukum kepada team advokasi BPI KPNPA RI Batu Bara yang hadir diwakili oleh Pak Julfan Iskandar SH. Nanti akan terus bertambah jumlahnya yang mendaftar, ” terang Ramli kepada reporter kami.

Menurutnya, pihaknya sangat berharap sekali kepada BPI KPNPA RI agar dapat menuntaskan mengenai hak tanah yang dibeli dari hasil jerih payah ini. kalau dapat kata Ramli, digugat secara perdata, dan kalau bisa digugat secara pidana karena diduga menyerobot tanah tanpa Ada kompromi sama masyarakat.

Baca Juga :   Begini Himbauan Gubsu Kepada Bupati Batu Bara Dalam Penanganan Covid 19

Masih menurut Ramli, dirinya pernah mendengar dari warga yang juga tinggal disekitar pantai sejarah, diduga Azizi Mulai Menunjukkan sikap arogansi terkait tidak diakuinya kepemilikan surat hak keperdataan atas tanah yang dimiliki masyarakat saat ini.

” Si Azizi gada perduli.
dia bilang, Saya ga perlu tau tanah masyarakat mau ada tanahnya, mau ada suratnya saya ga perlu tau.
Dulu udah kompromi sama elfi, sekarang malah bilang mana ada tanah elfi disini kalau ada tanah elfi pasti ada warung nya. Ya logikanya mana mungkin si elfi jualan warung disitu. Masyarakat sudah muak lihat cara si Azizi ini,” ceritanya kepada kami.

Ditempat yang sama, Bidang Hukum BPI KPNPA RI, Julfan Iskandar SH memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mau belajar agar tidak buta hukum.

Baca Juga :   Kasdam XII/Tpr Hadiri Resepsi Kenegaraan di Istana Rakyat

” Ayok pak biar paham sama-sama kita belajar dan mendekat. Mari Kita lihat dan Baca sama-sama UU dan regulasi terkait, agar kita tidak buta hukum,” Jelasnya kepada reporter kami dan masyarakat yang hadir.

Julfan Iskandar SH Ketika ditanyakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pasca Kuasa Hukum yang diberikan masyarakat kepada team advokasi BPI KPNPA RI, dirinya menyampaikan bahwa masyarakat tidak pernah melihat dan mengetahui surat ataupun bukti dasar klaim terhadap tanah yang sedang dikelola Azizi dan kelompoknya saat ini.

” Sudah sekitar kurang lebih 20 KK masyarakat lokal di pesisir pantai sejarah perupuk yang memberikan surat hak bukti kepemilikkannya atas bidang tanah mereka. Yang juga dilengkapi dgn foto kopi KTP dan KK mereka, sebagai bukti adanya itikad yuridis dari masyarakat untuk memberikan Kuasa kepada BPI KPNPA RI atau menetapkan BPI KNPA RI sebagai Kuasa Hukum dalam melakukan upaya Hukum PTUN dan Perdata. Serta sebagai Penasihat Hukum dalam melakukan upaya Hukum Pidana,” terangnya kepada reporter kami.

Baca Juga :   Atasi Kesulitan Warga, Babinsa Turun Mengurug Jalan Desa Karangputat

Pada Minggu (20/12) ketua BPI KPNPA RI Batu Bara Sultan Aminudin dihubungi via seluler mengatakan, telah menjadikan sengketa Kepemilikan hak keperdataan atas tanah Masyarakat setempat di pantai sejarah desa Perupuk kecamatan limapuluh pesisir menjadi Prioritas utama untuk dikawal.

” Ini persoalan Hak-hak keperdataan atas tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun turun menurun dimiliki oleh ahli waris yang masih hidup saat ini. Kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan empati, kita dapat merasakan terlukanya hati masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi saat ini di pantai sejarah dan sekitarnya terkait gonjang-ganjing sengeketa lahan dan kepemilikan tanah masyarakat.
Pasca penandatanganan kuasa hukum oleh masyarakat, Saya sudah memberikan Attensi Khusus kepada Bidang Hukum BPI KPNPA RI Batu Bara untuk secepatnya melakukan langkah-langkah hukum agar keadilan dengan menetapkan yang hak diberikan kepada yang Ber-Hak” katanya Tegas. (AD)