TERNATE, PilarAktual.com -Penyidik Kejaksan Tinggi (Kejati) provinsi Maluku Utara (Malut) ahir- Ahir ini mulai maraton memeriksa sebanyak 5 orang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pernyataan modal investasi senilai 5 milyar lebih yang diperuntuhkan bagi tiga Perusahan Daerah (Perusda) Kota Ternate.

Hal itu terbukti sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Taufik Jauhar dan Sekertaris Kota (Sekot) Ternate Jusuf Sunya, kemudian disusul lagi pada Selasa (28/7/2020) tadi penyidik periksa tiga pimpinan Perusda juga dimintai klarifikasi dalam kasus tersebut.

Tiga pimpinan itu adalah PT. Ternate Bahari Berkesan atas nama Ramdani Abubakar, PT BPRS Bahari Berkesan atas nama Risdan Harly, dan PT Alga Kastela yakni Sarman Saroden.

Baca Juga :   Wakil Bupati Batu Bara : Mari Kita Bantu Pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah Agar Cepat Selesai

Juru bicara Kejati Malut Richard Sinaga kepada sejumlah wartawan mengatakan, ketiga pimpinan perusahan itu diundang oleh tim penyidik guna dimintai klarifikasi atas laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peta Malut

“ Mereka yang diundang diminatai klarifikasi itu dan semuanya datang menghadap penyidik,” kata Richard seraya menambahkan kemungkina masih ada yang lain yang akan diundang dalam dugaan tindak pidana kasus tersebut.

Sekadara diketahui lembanga LBH Peta Malut itu jauh sebelumnya membeberkan dugaan Kasus Korupsi di Tiga Perusda Kota Ternate yakni PT BPRS Bahari Berkesan, PT. Alga Kastela dan Apotik Bahari Berkesan dan diadukan ke Kejati Malut. Dimana Pemerintah Kota Ternate melakukan penanaman modal sebesar Rp. 5 Miliar melalui Dana Hibah.

Baca Juga :   Polres Minsel Terima 24 Siswa Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum SPN Polda Sulut

Anggaran senilai 5 miliar tersebut dibagikan ke tigà perusahan sebagai penambahan modal yakni PT. BPRS Bahari Berkesan senilai Rp 2.000.000.000, di susul PT. Alga Kastela Rp 1.200.000.000 dan PD Apotek Bahari Berkesan senilai Rp 1.800.000.000.

Namun sejak tiga tahun berturut-turut mengalami kerugian dan laporanya tidak diaudit oleh PT. Bahari Berkesan sebagai induk dari perusahan daerah dari tahun 2016 sebesar Rp 733.600.000, tahun 2017 senilai Rp 256.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 3.029.000.000.

Hal ini sejalan dengan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Malut, yang dilampirkan LBH Peta sebagai petunjuk awal lantaran dinilai, pemerintah Kota Ternate dalam pengambilan kebijakan atas penempatan dana investasi pemerintah belum melakukan analisa terkait kelayakan investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (Red)

Baca Juga :   APPI! Didesak KPK Tangkap Direktur Tamalanrea Karsatama dan Direktur PT. Graha Gemilang Atas Dugaan kasus korupsi di Dikjar Malut