DPRD Provinsi Gorontalo Urung Bahas Tiga Ranperda

  • Whatsapp
Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. (Ist)

Gorontalo, PilarAktual.com – Hampir dapat dipastikan, DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 akan meninggalkan cukup banyak pekerjaan rumah bagi Aleg berikutnya. Khususnya terkait dengan kinerja legislasi. Pasalnya, banyak usulan Ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2019 belum tersentuh alias belum dibahas.

Sejauh ini baru ada sekitar tiga ranperda diluar ranperda kumulatif terbuka yang selesai dibahas dan telah disahkan. Padahal ada sekitar 20-an ranperda yang masuk dalam propemperda 2019. Sudah termasuk ranperda kumulatif terbuka. Seperti Perda APBD , perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sebetulnya punya keinginan kuat untuk memacu penuntasan propemperda. Namun terbentur dengan sejumlah hambatan. Misalnya tak cukupnya waktu untuk membahas ranperda di sisa masa jabatan.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 akan berakhir September mendatang. Sehingga praktis waktu efektif bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk bertugas tinggal tersisa dua bulan.

Pertimbangan inilah yang mendasari Badan Musyawarah (Banmus) memutuskan pembatalan terhadap rencana pembentukan tiga panitia khusus (pansus). Pansus itu akan membahas tiga ranperda. Yaitu dua usulan legislatif yakni ranperda penanganan dan perlindungan lansia, ranperda penyelenggaraan pendidikan Alquran dan satu ranperda usulan eksekutif terkait dengan investasi.

“Keputusan itu diambil dalam rapat Banmus,” ujar salah satu anggota Banmus Hidayat Bouti. 

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, waktu dua bulan yang tersisa untuk periode 2014-2019 tidak memungkinkan untuk membahas ranperda. Karena waktu minimal adalah tiga bulan. Sebab pembahasan ranperda biasanya lama dalam tahapan fasilitasi dan evaluasi di Kemendagri.

“Sulit untuk memprediksi kapan evaluasi dan fasilitasi itu akan selesai,” ujarnya.

Dia mengatakan, pembahasan terhadap ranperda yang sudah dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo periode sekarang, tidak bisa diteruskan oleh periode selanjutnya. Meski ranperda itu masuk dalam propemperda 2019.

“Karena pansus kan punya SK. Yang didalamnya ada masa waktu dan personil pansus. Kalau periode baru kan otomatis orang-orangnya berganti,” ungkapnya.

Menurut Hidayat, hal yang bisa dilakukan adalah membiarkan penuntasan propemperda kepada DPRD Provinsi Gorontalo periode baru. Diharapkan dipenghujung tahun, DPRD Provinsi Gorontalo periode baru bisa membahas dan menyelesaikan sebagian usulan ranperda yang masuk dalam propemperda.

Di sisa waktu yang ada, DPRD Provinsi Gorontalo periode sekarang kemungkinan hanya bisa menangani ranperda kumulatif terbuka. Yaitu ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Atau ranperda perubahan APBD.

“Kalau ranperda pertanggungjawaban APBD itu idealnya harus dibahas periode sekarang. Karena yang menyusun APBD 2018 adalah periode sekarang. Jadi tahu banyak soal program pelaksanaan APBD 2018,” pungkas Hidayat Bouti. (Tim/Red)

Pos terkait