Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Desak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Sayoang Yaba

  • Whatsapp

JAKARTA, PilarAktual.com – Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Malut) di Jakarta Menggelar Aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mendesak Untuk Mengambil Alih Kasus Dugaan korupsi pembangunan Jalan Sayoang-Yaba, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Rabu 25 November 2020.

Diketahui, Proyek Sayoang-Yaba sendiri dianggarkan melalui Anggar Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 senilai Rp 49,5 Miliar yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) nomor: 600.62/SP/DPU-MU/APBD/BM/FSK.06/2015 tanggal 19 Juni 2015.

Olenya Itu, Dugaan kasus korupsi Proyek Pembangunan Sayoang-Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang telah merugikan negara miliaran rupia suda pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut). Namun sayangnya penanganan kasus jalan di tempat.

Untuk itu Aliansi Mahasiswa Maluku Utara mendatangi Gedung KPK dalam rangka memberikan dukungan agar KPK segera Mengambil Alih Kasus Dugaan Korupsi proyek pembangunan jalan Sayoan-Yaba yang menghabiskan anggaran senilai Rp 49,5 Miliar.

” KPK segera memanggil Djafar Ismail (Mantan Kadis PUPR Malut) untuk di Periksa karena diduga kuat turut telibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek sayoang Yaba ,”Ungkap Kordinator Aksi Riswan dalam orasinya di kantor KPK.

Lebih lanjut (Riswan) menyampaikan, sebagai Mahasiswa kami berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada Pihak yang berwajib, karena yang namanya Korupsi merupakan kejahatan yang harus dilawan.

” kepada Penegak Hukum yakni lembaga KPK segara mengusut dan mengungkapkan Fakta di balik kasus ini. Kami akan terus mengawal kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Sayoang-Yaba. Tentu juga dengang Kasus Dugaan Korupsi yang lain di Propinsi Maluku Utara,” Tegas Riswan.

Berikut ini, tuntutan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara di Gedung KPK Sebegai Berikut:

1. Kami mendukung Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil Alih kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Sayoang-Yaba

1. KPK segera panggil dan periksa Djafar Ismail (Mantan Kadis PUPR Malut) karena diduga turut telibat dalam kasus tersebut

3. KPK segera mengadili Oknum-oknum yang turut terlibat dalam Tindakan Korupsi Proyek Pembangunan Sayoang-Yaba.

4. KPK jangan tebang pilih dalam menegakkan supremasi Hukum. Siapa pun yang melakukan tindakan kejahatan Korupsi harus di Adili. (Hotma/PL)

 

Pos terkait