Abaikan Isntruksi Presiden Soal Covid 19, Bupati Halsel Bakal Dilaporkan Ke Mendagri

0
215
Foto Istimewa: Ketua Fraksi DPRD Halsel Safri Talib dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba

HALSEL, PilarAktual.com Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Safri Talib Sangat Menyesalkan tindakan Bupati Halsel, Bahrian Kasuba yang cenderung mengabaikan Protokol Kesehatan atau virus Corona (Covid-19).

Padahal sebelumnya, Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat ini, masih dalam dugaan positif Covid-19, bahkan sempat menjalani isolasi atau karentina .

“Seharusnya selaku Pimpinan mestinya harus ingat bahwa covid 19 ini bukan masalah biasa tetapi, ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun,” Sesal Safri Talib juga Ketua Fraksi DPRD Halsel kepada wartawan , Jumat (4/12/2020).

Lanjut Safri juga Ketua Bapemperda DPRD Halsel itu juga mengemukan, seharusnya seorang Bupati harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Bukan seorang Bupati malah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) hingga terjadinya Kerumunan massa disetiap kecamatan.

“Untuk itu, sesuai dengan Instruksi Presiden sudah jelas, mengimbau kepada masyarakat agar tetap patuhi protokol pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Namun disayangkan Bupati sendiri yang bertingkah. Bahkan sangat jelas melanggar instruksi,”katanya.

Baca Juga :   Wabup Melantik Anggota BPD Di GOR Wira Bhakti

Namun sebelumnya lanjut Safri, Ahirnya pada saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Keuangan dan Persetujuan Pengesahaan APBD tahun 2021, Bupati tidak hadir dengan alasan sakit. Hal ini yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati, Iswan Hasjim saat paripuna,

Dan Kenyataannya, kata Safri, Bupati Bahrain  malah melakukan Kunjungan Kerja di  wilayah pulau Makian-Kayoa dan Gane. Sikap Bupati Bahrain ini sangat disayangkan sekali.

“Maka selaku anggota Pansus Covid-19 DPRD Halsel, saya meminta kepada Satgas Covid-19 atau pihak Kepolisian untuk  melakukan tindakan tegas terkait sikap saudara Bupati Bahrain yang telah mengabaikan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19. Hal ini kita tau bersama bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Tim Satgas Covid-19 Halsel,” tegas Safri.

Safri menuturkan, ketika ia melihat vidio yang  bereder ketika Bupati Bahrain melakukan pertemuan di salah satu Desa di Kecamatan Makean dan Gane tidak patut protokol Covid-19 sama sekali. Bahkan warga yang hadiri berkerumun dan tidak ada menggunakan masker.

Baca Juga :   HUT Bhayangkara ke-73, Kapolda Kalbar Apresiasi Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Kalbar Aman Damai Dan Bisa Unggul Disetiap Kompetisi Dan Pembangunan

“Anda seorang Bupati juga ketua Tim Covid 19 jika, ketika melakukan kunjungan kerja seharusnya patuhi protokol Covid-19. justru tindakan ini benar-benar keliru dan sudah seharusnya di tindak tegas,” Ujarnya.

Menurut Safri, penanganan dan pencegahan itu tidak ada pembatasan. Maka, kepada siapa saja yang melanggar wajib di tindak tegas.

“Contohnya, ketika ada penertiban masker di jalan umum, kalau ada warga yang tidak  pake masker pasti dikasih hukuman oleh TNI-POLRI dan Satpol PP. Sekarang ketika Bupati melanggar protokol Covid 19 siapa yang menindak, bagi saya ini contoh yang tidak baik sebagai seorang Kepala Daerah.

Saf juga mengaku, pihaknya akan melalukan Rapat internal untuk  membicarakan hal tersebut. Safri menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Isinya, meminta Kepala Daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan.

Maka, Ada sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Kepala Daerah yang melanggar, paling berat berupa pemberhentian dari jabatannya. Sesuai dengan Pasal 67 huruf b dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga :  

Sedangkan, Pasal 67 huruf b berbunyi, kepala daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 78 berbunyi, Kepala Daerah berhenti karena tiga hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

“Jika benar ada pelanggaran, wajib di proses. Kami juga akan meminta pimpinan DPRD untuk melaporkan hal ini ke Mendagri RI ,” akunya.

Selain itu juga, Safri menambahkan kegiatan pertemuan yang sempat di rekam itu terdengar ada teriakan Nomor 1 dan ada juga bahasa yang di sampaikan oleh Bupati soal 1 minggu yang cenderung ada kampanye terselubung yang dilakukan saudara Bupati Bahrain Kasuba. Oleh karena itu, Safri kembali menegaskan, yang  diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pemerintahan.

“Saudara Bupati Bahrian berjalan dengan menggunakan uang Daerah dan beliau juga bukan sebagai Tim Sukses atau Jurkam dari Pasangan Calon. Maka kami akan laporkan hal ini ke Bawaslu, biar ada tindakan tegas,” tutupnya. (R/Red)